Palembang (ANTARA) - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Palembang memberikan penghargaan terbaik ke-2 kepada Kanwil Kemenkumham Sumatra Selatan atas penyelesaian laporan pertanggungjawaban (LPJ) bendahara kategori pagu kecil.
Penghargaan tersebut diberikan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sumsel Lydia Kurniawati Christyana kepada Kepala Subbagian Pengelolaan Keuangan dan BMN, Benni Risky pada acara rapat koordinasi evaluasi pelaksanaan anggaran semester II Tahun 2022, bertempat di Gedung Keuangan Negara - KPPN Palembang, Selasa.
Penghargaan itu diraih Kanwil Kemenkumham Sumsel mengalahkan 159 satuan kerja (satker) pagu kecil mitra kerja KPPN Palembang lainnya.
Kepala KPPN Palembang Edy Prayitno menjelaskan berdasarkan data terdapat 258 satuan kerja (satker)
mitra kerjanya menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) bendahara kategori pagu kecil.
Untuk memotivasi mitra kerja tersebut agar memperbaiki LPJ bendaharanya pada Tahun Anggaran 2023 digelar rapat koordinasi sehingga bisa meraih penghargaan seperti yang diraih Kanwil Kemenkumham Sumsel dan beberapa satker lainnya.
Kegiatan rakor ini diikuti oleh seluruh (288 satker) mitra kerja KPPN Palembang dengan rincian 30 satker hadir secara langsung dan 258 satker hadir secara virtual/daring (online), katanya.
Sementara Kakanwil Kemenkumham Sumsel Ilham Djaya mengucapkan terima kasih kepada KPPN Palembang yang telah memberikan penghargaan tersebut serta mengapresiasi kinerja pengelolaan keuangan jajarannya.
“Penghargaan ini tak lepas dari kerja semua pegawai dalam melaksanakan penyerapan anggaran yang optimal, serta pertanggungjawaban keuangan yang akuntabel oleh PPK maupun bendahara. Kami terus berupaya mewujudkan pelaporan keuangan yang transparan dan sistematis," ujarnya.
Sebelumnya pada 25 Februari 2023, Kanwil Kemenkumham Sumsel menerima penghargaan terbaik ke-3 kinerja pelaksanaan anggaran 2022 kategori pagu besar.
Penilaian tersebut atas evaluasi delapan indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) di lingkungan Kemenkumham.
“Semoga tahun ini prestasi itu dapat dipertahankan oleh semua jajaran termasuk seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dan Imigrasi,”ujar Kakanwil Ilham
Penghargaan tersebut diberikan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sumsel Lydia Kurniawati Christyana kepada Kepala Subbagian Pengelolaan Keuangan dan BMN, Benni Risky pada acara rapat koordinasi evaluasi pelaksanaan anggaran semester II Tahun 2022, bertempat di Gedung Keuangan Negara - KPPN Palembang, Selasa.
Penghargaan itu diraih Kanwil Kemenkumham Sumsel mengalahkan 159 satuan kerja (satker) pagu kecil mitra kerja KPPN Palembang lainnya.
Kepala KPPN Palembang Edy Prayitno menjelaskan berdasarkan data terdapat 258 satuan kerja (satker)
mitra kerjanya menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) bendahara kategori pagu kecil.
Untuk memotivasi mitra kerja tersebut agar memperbaiki LPJ bendaharanya pada Tahun Anggaran 2023 digelar rapat koordinasi sehingga bisa meraih penghargaan seperti yang diraih Kanwil Kemenkumham Sumsel dan beberapa satker lainnya.
Kegiatan rakor ini diikuti oleh seluruh (288 satker) mitra kerja KPPN Palembang dengan rincian 30 satker hadir secara langsung dan 258 satker hadir secara virtual/daring (online), katanya.
Sementara Kakanwil Kemenkumham Sumsel Ilham Djaya mengucapkan terima kasih kepada KPPN Palembang yang telah memberikan penghargaan tersebut serta mengapresiasi kinerja pengelolaan keuangan jajarannya.
“Penghargaan ini tak lepas dari kerja semua pegawai dalam melaksanakan penyerapan anggaran yang optimal, serta pertanggungjawaban keuangan yang akuntabel oleh PPK maupun bendahara. Kami terus berupaya mewujudkan pelaporan keuangan yang transparan dan sistematis," ujarnya.
Sebelumnya pada 25 Februari 2023, Kanwil Kemenkumham Sumsel menerima penghargaan terbaik ke-3 kinerja pelaksanaan anggaran 2022 kategori pagu besar.
Penilaian tersebut atas evaluasi delapan indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) di lingkungan Kemenkumham.
“Semoga tahun ini prestasi itu dapat dipertahankan oleh semua jajaran termasuk seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dan Imigrasi,”ujar Kakanwil Ilham