Pakar nilai PHK bukan satu-satunya solusi startup digital
Jumat, 2 Desember 2022 13:45 WIB
Ilustrasi kolaborasi pebisnis membangun dan eksekusi ide bisnis startup. ANTARA/HO-lifepal.co.id
Jakarta (ANTARA) - Pakar ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai pemutusan hubungan kerja (PHK) bukan satu-satunya solusi efisiensi pada tantangan yang dialami startup digital di Indonesia.
Direktur Eksekutif INDEF Tauhid Ahmad, ditemui di Jakarta, Kamis (1/11) melihat startup digital sekarang sedang melakukan normalisasi dari keadaan sebelumnya. Ketika pandemi, khususnya 2021, permintaan terhadap jasa mereka sangat tinggi sehingga menyebabkan harga juga tinggi.
Saat itu mereka masih mendapatkan banyak dana. Kondisi saat itu, menurut Tauhid, belum normal.
"Sekarang normalisasi untuk menuju titik keseimbangan baru," kata Tauhid.
Startup digital memang harus melakukan efisiensi supaya menemukan keseimbangan untuk kondisi mereka, namun, PHK bukan satu-satunya bentuk efisiensi. Setiap startup bisa saja mengalami masalah yang berbeda.
Misalnya, pada sebuah startup, tantangan yang mereka hadapi adalah biaya riset dan pengembangan naik, sementara biaya pemasaran turun. Startup bisa menyesuaikan pengeluaran atas kebutuhan-kebutuhan itu.
Cara lain yang bisa ditempuh selain mengadakan PHK, menurut INDEF, antara lain memotong gaji direksi, dividen atau kompensasi bagi pendiri.
PHK memang langkah yang paling mudah bagi bisnis untuk mengurangi biaya yang dikeluarkan perusahaan. Biaya operasional untuk sumber daya manusia umumnya yang terbesar kedua setelah teknologi.
PHK, kata Tauhid, adalah langkah terakhir yang bisa dilakukan, tapi, sebisa mungkin dihindari.
"Sebisa mungkin efisiensi yang dilakukan...misalnya, biaya operasional bisa dikurangi, investasi apa yang bisa ditunda," kata Tauhid.
Efisiensi juga bisa dilakukan dengan mengubah struktur jam kerja.
Dunia startup sedang menghadapi tantangan secara global, salah satunya suku bunga yang naik sehingga investor berhati-hati dalam menanamkan modal mereka.
INDEF melihat Merah Putih Fund, lembaga pendanaan gabungan dari beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk startup, bisa dioptimalkan sambil tetap memegang prinsip kehati-hatian.
Dana itu bisa diberikan kepada perusahaan yang menjanjikan sambil melihat tingkat kematangan startup dan periode pengembalian modal.
Direktur Eksekutif INDEF Tauhid Ahmad, ditemui di Jakarta, Kamis (1/11) melihat startup digital sekarang sedang melakukan normalisasi dari keadaan sebelumnya. Ketika pandemi, khususnya 2021, permintaan terhadap jasa mereka sangat tinggi sehingga menyebabkan harga juga tinggi.
Saat itu mereka masih mendapatkan banyak dana. Kondisi saat itu, menurut Tauhid, belum normal.
"Sekarang normalisasi untuk menuju titik keseimbangan baru," kata Tauhid.
Startup digital memang harus melakukan efisiensi supaya menemukan keseimbangan untuk kondisi mereka, namun, PHK bukan satu-satunya bentuk efisiensi. Setiap startup bisa saja mengalami masalah yang berbeda.
Misalnya, pada sebuah startup, tantangan yang mereka hadapi adalah biaya riset dan pengembangan naik, sementara biaya pemasaran turun. Startup bisa menyesuaikan pengeluaran atas kebutuhan-kebutuhan itu.
Cara lain yang bisa ditempuh selain mengadakan PHK, menurut INDEF, antara lain memotong gaji direksi, dividen atau kompensasi bagi pendiri.
PHK memang langkah yang paling mudah bagi bisnis untuk mengurangi biaya yang dikeluarkan perusahaan. Biaya operasional untuk sumber daya manusia umumnya yang terbesar kedua setelah teknologi.
PHK, kata Tauhid, adalah langkah terakhir yang bisa dilakukan, tapi, sebisa mungkin dihindari.
"Sebisa mungkin efisiensi yang dilakukan...misalnya, biaya operasional bisa dikurangi, investasi apa yang bisa ditunda," kata Tauhid.
Efisiensi juga bisa dilakukan dengan mengubah struktur jam kerja.
Dunia startup sedang menghadapi tantangan secara global, salah satunya suku bunga yang naik sehingga investor berhati-hati dalam menanamkan modal mereka.
INDEF melihat Merah Putih Fund, lembaga pendanaan gabungan dari beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk startup, bisa dioptimalkan sambil tetap memegang prinsip kehati-hatian.
Dana itu bisa diberikan kepada perusahaan yang menjanjikan sambil melihat tingkat kematangan startup dan periode pengembalian modal.
Pewarta : Natisha Andarningtyas
Editor : Aang Sabarudin
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
Startup Sumsel dukung NFT konservasi harimau di platform Sweet Economy
27 October 2022 12:01 WIB, 2022
Pendiri perusahaan rintisan diingatkan waspadai "bubble burst" akibat suku bunga naik
24 June 2022 10:16 WIB, 2022
Perusahaan rintisan jadi pelanggan kedua terbanyak pakai "chatbot" Kata.ai
22 June 2022 14:32 WIB, 2022
Merah Putih Fund akan suntik dana 300 juta dolar AS ke startup lokal
09 February 2022 10:57 WIB, 2022
Terpopuler - Gaya Hidup
Lihat Juga
Dian Sastrowardoyo dukung program mudik gratis untuk pemilik warung, cek rutenya!
27 February 2026 6:42 WIB
Jebolan Indonesian Idol Piche Kota bantah jadi pelaku asusila anak di Belu
23 February 2026 15:28 WIB