Penyidik KPK panggil anggota DPRD Muara Enim Mardalena terkait kasus suap di PUPR
Jumat, 29 Mei 2020 10:16 WIB
Dokumentasi- Tersangka Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim Aries HB (kanan) meninggalkan gedung KPK usai menjalani pemeriksaan. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/wsj.
Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat, memanggil anggota DPRD Kabupaten Muara Enim Mardalena dalam penyidikan kasus suap terkait dengan proyek-proyek di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.
Mardalena diagendakan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Plt. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Ramlan Suryadi (RS).
"Yang bersangkutan diagendakan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka RS," kata Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.
Baca juga: Elfin, terdakwa kasus suap proyek jalan Muara Enim divonis empat tahun penjara
Baca juga: Ahmad Yani minta dibebaskan dari dakwaan
Sebelumnya, Mardalena sempat menjadi saksi di Pengadilan Tipikor Palembang, Selasa (25/2), untuk terdakwa pejabat pembuat komitmen (PPK) di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Elfin Muhtar.
Selain Mardalena, turut dihadirkan sebagai saksi anggota DPRD 2014—2019 Irul, anggota DPRD 2014—2024 Virsa Heryawan, anggota DPRD 2019—2024 Muhardi, anggota DPRD 2014—2019 Imam Hamsi, dan Ramlan Suryadi.
Lima anggota DPRD tersebut membantah telah menerima bungkusan berisi uang bagian dari 15 persen commitment fee yang diberikan terpidana Roby Pahlevi selaku kontraktor yang mengerjakan 16 paket proyek itu.
Ramlan bersama Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim Aries H.B. (AHB) telah diumumkan sebagai tersangka oleh KPK pada hari Senin (27/4).
Baca juga: KPK perpanjang masa penahanan Ketua DPRD Muara Enim Aries HB hingga 25 Juni 2020
Aries H.B. diduga terima suap Rp3,031 miliar dari Robi Okta Fahlefi (ROF) dari unsur swasta atau pemilik PT Enra Sari berhubungan dengan commitment fee perolehan Robi atas 16 paket pekerjaan di Kabupaten Muara Enim.
Robi juga diduga melakukan pemberian sebesar Rp1,115 miliar kepada Ramlan dan juga diduga memberikan satu unit telepon genggam merek Samsung Note 10.
Robi telah ditetapkan terlebih dahulu sebagai tersangka bersama Bupati Muara Enim Ahmad Yani (AYN) dan Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan PPK di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Elfin Muhtar (EM).
Baca juga: Ketua KPK Firli sebut tersangka dihadirkan saat konferensi pers untuk keadilan
Robi telah divonis oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Palembang dengan pidana penjara selama 3 tahun dan denda sebesar Rp250 juta subsider 6 bulan kurungan, sedangkan Ahmad Yani dan Elfin masih menjalani persidangan.
Adapun tersangka Aries dan Ramlan disangkakan melanggar Pasal 12 Huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP atau Pasal 11 UU No. 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20/2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
Mardalena diagendakan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Plt. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Ramlan Suryadi (RS).
"Yang bersangkutan diagendakan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka RS," kata Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.
Baca juga: Elfin, terdakwa kasus suap proyek jalan Muara Enim divonis empat tahun penjara
Baca juga: Ahmad Yani minta dibebaskan dari dakwaan
Sebelumnya, Mardalena sempat menjadi saksi di Pengadilan Tipikor Palembang, Selasa (25/2), untuk terdakwa pejabat pembuat komitmen (PPK) di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Elfin Muhtar.
Selain Mardalena, turut dihadirkan sebagai saksi anggota DPRD 2014—2019 Irul, anggota DPRD 2014—2024 Virsa Heryawan, anggota DPRD 2019—2024 Muhardi, anggota DPRD 2014—2019 Imam Hamsi, dan Ramlan Suryadi.
Lima anggota DPRD tersebut membantah telah menerima bungkusan berisi uang bagian dari 15 persen commitment fee yang diberikan terpidana Roby Pahlevi selaku kontraktor yang mengerjakan 16 paket proyek itu.
Ramlan bersama Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim Aries H.B. (AHB) telah diumumkan sebagai tersangka oleh KPK pada hari Senin (27/4).
Baca juga: KPK perpanjang masa penahanan Ketua DPRD Muara Enim Aries HB hingga 25 Juni 2020
Aries H.B. diduga terima suap Rp3,031 miliar dari Robi Okta Fahlefi (ROF) dari unsur swasta atau pemilik PT Enra Sari berhubungan dengan commitment fee perolehan Robi atas 16 paket pekerjaan di Kabupaten Muara Enim.
Robi juga diduga melakukan pemberian sebesar Rp1,115 miliar kepada Ramlan dan juga diduga memberikan satu unit telepon genggam merek Samsung Note 10.
Robi telah ditetapkan terlebih dahulu sebagai tersangka bersama Bupati Muara Enim Ahmad Yani (AYN) dan Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan PPK di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Elfin Muhtar (EM).
Baca juga: Ketua KPK Firli sebut tersangka dihadirkan saat konferensi pers untuk keadilan
Robi telah divonis oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Palembang dengan pidana penjara selama 3 tahun dan denda sebesar Rp250 juta subsider 6 bulan kurungan, sedangkan Ahmad Yani dan Elfin masih menjalani persidangan.
Adapun tersangka Aries dan Ramlan disangkakan melanggar Pasal 12 Huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP atau Pasal 11 UU No. 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20/2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
Pewarta : Benardy Ferdiansyah
Editor : Aang Sabarudin
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
Seorang anggota DPRD Muara Enim terjaring OTT Kejati Sumsel, terkait kasus jaringan irigasi
19 February 2026 4:15 WIB
KPU Muara Enim tetapkan Edison-Sumarni sebagai pemenang Pilkada 2024
07 February 2025 12:52 WIB, 2025
Pj Bupati Muara Enim serahkan rancangan perubahan Anggaran 2024 ke DPRD
12 September 2024 14:33 WIB, 2024
15 orang mantan anggota DPRD Muara Enim dipindahkan ke Lapas Pakjo dan Lapas Merdeka
30 May 2022 21:02 WIB, 2022
10 anggota DPRD Muara Enim nonaktif dituntut masing-masing empat tahun penjara
11 May 2022 21:03 WIB, 2022
Terpopuler - Polhukam
Lihat Juga
KPK dalami dugaan penukaran valas di Dirjen Bea Cukai oleh tersangka Sisprian Subiaksono
22 May 2026 11:01 WIB