Palembang (ANTARA Sumsel) - Panitia Pengawas Pemilu Kota Palembang hingga kini belum mengusulkan anggaran pemungutan suara ulang pemilihan kepala daerah gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan, karena akan dirapatkan terlebih dahulu.

"Kami belum tahu berapa besar anggaran yang diperlukan untuk pengawasan pemungutan suara ulang pilkada Sumsel," kata Ketua Panwaslu Kota Palembang Amrullah di Palembang, Selasa.

Menurut dia, untuk anggaran pemungutan suara ulang itu nanti mereka akan membahasnya bersama dengan Bawaslu Sumatera Selatan.

Ia menuturkan, kalau pada pilkada gubernur dan wakil gubernur Sumsel 6 Juni 2013 lalu dana yang diperlukan sekitar Rp4 miliar.

Anggaran itu digunakan untuk membayar honor pengawas di tingkat kecamatan, kelurahan, PPS dan lainnya, katanya.

Sekarang ini, belum tahu berapa besaran anggaran untuk itu, karena belum diketahui pengawasan yang dilakukan tersebut satu bulan atau dua bulan.

Selain itu, pada pemungutan suara ulang ini, tidak ada kampanye lagi, berbeda dengan waktu sebelumnya ada kampanye, ujarnya.

Ia menyatakan, sehubungan dengan hal itu, mereka akan mengadakan rapat koordinasi dengan pihak Bawaslu Sumsel.

Pengawasan yang dilakukan tentunya dalam pendistribusian logistik diperkirakan sudah dimulai pada Agustus nanti, katanya.

Sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (11/7) memerintahkan KPU Provinsi Sumatera Selatan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh tempat pemungutan suara di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kota Palembang, Kota Prabumulih, dan seluruh TPS di Kecamatan Warkuk Ranau Selatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

MK juga membatalkan Keputusan KPU Sumatera Selatan tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013 pada 13 Juni 2013.