#PENERTIBAN PERUSAHAAN

Proklamasi 17 Agustus 1945 dan Undang-Undang Dasar 1945 pada hakikatnya merupakan kristalisasi nurani serta kehendak baik seluruh tumpah darah Indonesia. Dokumen kebangsaan tersebut terlarang ...

Penerapan aturan Zero Over Dimension Overloading (Zero ODOL) di jalan tol dipandang sebagai langkah krusial untuk menekan angka kecelakaan, sekaligus mengurangi pemborosan anggaran negara akibat ...

Kementerian Pariwisata berupaya menertibkan pemasaran layanan pariwisata di platform digital, termasukmenyiapkan langkah strategis untuk menangani Online Travel Agent (OTA) asing yang belum ...

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divre III Palembang menyertifikatkan lahan perusahaan seluas 2,2 juta meter persegi dengan nilai aset sebesar Rp524.444.915.000 selama tahun 2024. Manager Humas ...

Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) Wilayah Sumatera Selatan mendukung Pemerintah Kota Palembang menatakabel internet yang terlihat dipasang semrawut. "Bentuk ...

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto menyampaikan pihaknya akan memetakan sumur minyak rakyat sesuai dengan wilayah perusahaan ...

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta kepada perusahaan minyak dan gas bumi (migas), tepatnya Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), untuk membina masyarakat dalam mengelola sumur ...

Pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan memfokuskan kegiatan penertiban kabel optik jaringan internet yang semrawut di enam wilayah kecamatan. "Tahap awal 2025 ini penataan akan ...

Pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan, menyiapkan tim untuk menertibkan kabel jaringan internet yang semrawut atau dipasang sembarangan oleh sejumlah perusahaan atau provider. "Kabel ...

Pakar hukum kehutanan dari Universitas Al Azhar Indonesia, Sadino, mengatakan, aparat hukum perlu turun tangan untuk mengatasi maraknya penjarahan kelapa sawit. Dikutip dari keterangan di Jakarta, ...