Penerimaan pajak Sumsel pada Januari 2026 tumbuh 10,7 persen

Kamis, 26 Februari 2026 07:27 WIB

Simpang lima DPRD Sumsel di Kota Palembang, Sumatera Selatan. (ANTARA/M Imam Pramana)

Palembang (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Selatan dan Bangka Belitung mencatat penerimaan perpajakan di Provinsi Sumatera Selatan mencapai Rp866,09 miliar pada Januari 2026, atau tumbuh 10,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year).

Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Sumsel Babel Ega Fitrinawati di Palembang, Rabu (25/2/2026), mengatakan pertumbuhan tersebut didorong oleh peningkatan setoran PPN dan PPh Pasal 21 seiring membaiknya aktivitas sektor sawit dan karet serta implementasi sistem coretax.

"Kinerja APBN di wilayah Sumatera Selatan hingga 31 Januari 2026 menunjukkan awal tahun yang solid. Pendapatan negara tumbuh positif di tengah tekanan inflasi dan perlambatan ekspor komoditas," ujar Ega.

Secara keseluruhan, total pendapatan negara di Sumatera Selatan terealisasi sebesar Rp1,13 triliun atau 5,33 persen dari target tahunan. Angka ini mengalami pertumbuhan sebesar 7,13 persen (yoy).

Selain perpajakan, pendapatan negara juga bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang tercatat sebesar Rp241,89 miliar atau tumbuh 6,48 persen (yoy). Kontribusi terbesar PNBP berasal dari layanan Badan Layanan Umum (BLU) rumah sakit.

Namun, penerimaan dari sektor kepabeanan dan cukai yang dikelola Ditjen Bea dan Cukai mengalami kontraksi sebesar 54,41 persen (yoy) dengan realisasi Rp19,78 miliar. Penurunan ini dipicu oleh merosotnya harga patokan ekspor dan volume crude palm oil (CPO).

Di sisi lain, sektor Bea Masuk justru melonjak signifikan sebesar 145,98 persen (yoy) akibat peningkatan impor mesin dan bahan baku.

Terkait Belanja Negara, realisasi di Sumatera Selatan mencapai Rp3,89 triliun atau 10,24 persen dari pagu anggaran. Belanja Pemerintah Pusat tercatat sebesar Rp611,96 miliar atau meningkat 21,84 persen (yoy) yang dialokasikan untuk belanja pegawai, pelayanan publik, dan belanja modal.

Ega menekankan bahwa sinergi antara penerimaan negara dan pelaksanaan belanja yang efektif menjadi fondasi penting dalam mendukung keberlanjutan ekonomi di daerah tersebut.