Empat bulan bencana Sumatera: Darurat teratasi, memulai rekonstruksi

Kamis, 26 Maret 2026 13:15 WIB

Pekerja menggunakan alat berat mengeruk pasir saat normalisasi sungai Tukka pascabencana longsor dan banjir bandang di Kelurahan Hutanabolon, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Jumat (20/3/2026). Kementerian Pekerjaan Umum menurunkan sebanyak tujuh alat berat untuk melakukan normalisasi sungai dengan tujuan memperlancar aliran sungai sekaligus mencegah terjadinya banjir susulan. ANTARA FOTO/Yudi Manar/agr

Jakarta (ANTARA) - Bencana hidrometeorologi yang melanda tiga provinsi di Sumatera pada akhir November 2025 tercatat sebagai salah satu bencana terbesar dalam sejarah kebencanaan Indonesia. Dalam hitungan hari setelah banjir dan longsor menerjang, lebih dari dua juta jiwa mengungsi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Empat bulan berselang, fase darurat itu hampir sepenuhnya teratasi, tetapi babak yang jauh lebih panjang, yakni rekonstruksi permanen, baru saja dimulai.

Data dari Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera menampakkan dua realitas yang berjalan bersamaan. Di satu sisi, indikator-indikator darurat menunjukkan angka pemulihan yang signifikan. Di sisi lain, indikator rekonstruksi fisik dan perumahan permanen masih terkendala di sana-sini.

Untuk memahami beratnya tantangan pemulihan, perlu dicermati terlebih dahulu skala bencana yang dihadapi. Banjir dan longsor menerpa 52 kabupaten/kota, 491 kecamatan, dan 4.511 desa di tiga provinsi. Sebanyak 98.942 unit rumah rusak, terdiri dari 39.138 unit rusak berat, 26.044 rusak sedang, dan 33.760 rusak ringan.

Fasilitas pendidikan yang terdampak mencapai 4.922 unit, fasilitas kesehatan 954 unit, dan fasilitas ibadah 1.593 unit. Total estimasi kerugian dan kerusakan mencapai Rp16,83 triliun berdasarkan perhitungan minggu kedua Desember 2025.

Di balik angka-angka itu, Aceh menanggung beban terbesar. Dari total 98.942 rumah rusak, 81.654 unit berada di Aceh. Jumlah pengungsi awal di Aceh mencapai 1,46 juta jiwa dari total 2,1 juta jiwa se-Sumatera.

Tujuh kabupaten di Aceh hingga 20 Maret 2026 masih masuk kategori "perlu atensi khusus" dalam indikator pemulihan pemerintahan dan kemasyarakatan, jauh lebih banyak dibanding Sumatera Utara dan Sumatera Barat yang masing-masing hanya dua kabupaten.

Merespons bencana sebesar ini, pemerintah mengerahkan sumber daya yang tidak kecil. Sejak awal bencana hingga 14 Februari 2026, total 92.158 personil dari 17 kementerian dan lembaga diterjunkan ke lapangan, mencakup TNI, Polri, BNPB, tenaga kesehatan, relawan mahasiswa, hingga taruna berbagai sekolah kedinasan. Per 24 Maret 2026, masih terdapat 35.463 personil yang berada di lokasi terdampak bencana.

Pengerahan personil masif itu membuahkan hasil terukur di sektor-sektor yang bersifat responsif dan segera. Jumlah pengungsi yang masih tinggal di tenda turun dari 2,1 juta jiwa pada awal Desember 2025 menjadi hanya 171 jiwa per 24 Maret 2026, yang seluruhnya berada di Kabupaten Aceh Tamiang dan Bireuen.

Sumatera Utara dan Sumatera Barat sudah tidak memiliki pengungsi di tenda. Jalan nasional di ketiga provinsi pulih 100 persen. Seluruh 867 puskesmas dan 87 RSUD terdampak kembali beroperasi normal. Jaringan BTS telekomunikasi pulih penuh. Pasokan listrik kembali ke 99,99 persen pelanggan terdampak.

Kegiatan belajar mengajar di 4.922 sekolah terdampak juga telah berjalan 100 persen, meskipun 50 sekolah masih menggunakan tenda dan enam lainnya masih menumpang di gedung lain. Aktivasi pasar rakyat mencapai 93 persen dari 210 pasar yang terdampak. Pembersihan lumpur di 529 lokasi sasaran sudah 84 persen selesai.

Fase rekonstruksi

Di luar indikator-indikator darurat yang sudah mulai pulih, gambarannya berubah ke fase rekonstruksi permanen, terutama di sektor perumahan, yang masih perlu kerja bersama dari berbagai pihak. Sektor hunian tetap ini menjadi salah satu kebutuhan dasar bagi masyarakat terdampak untuk kembali bisa hidup normal.

Namun, implementasi di lapangan bukan terhambat dari besarnya anggaran yang sebenarnya sudah ditetapkan oleh pemerintah, melainkan perkara klasik data warga terdampak di tiap daerah.

Sebagai transisi dari pengungsian tenda menuju "rumah", pemerintah menyediakan hunian sementara (huntara) bagi para penyintas bencana. Dari target hunian 19.351 unit huntara, sekitar 84 persen sudah terbangun untuk membuat warga terdampak melakukan keseharian lebih nyaman sebelum rumah permanen mereka benar-benar dibangun.

Pemerintah menargetkan membangun 36.669 unit hunian tetap di tiga provinsi. Baru 110 unit yang selesai 100 persen per 24 Maret 2026, sedangkan sebanyak 1.359 unit lainnya sedang dalam proses pembangunan. Artinya, masih ada lebih dari 35.000 unit hunian tetap yang harus direalisasikan dalam proyeksi pembangunan ulang wilayah terdampak bencana dalam kurun tiga tahun.

Pemerintah pusat telah menetapkan skema bantuan perbaikan rumah yang jelas, yakni Rp60 juta untuk huntap, Rp30 juta rumah rusak sedang, Rp15 juta rusak ringan. Tapi, masalah validasi data di tingkat kabupaten dan kota kini menjadi kendala pencairan dana stimulan perbaikan hunian tersebut.

Pencairan hanya bisa dilakukan jika daerah menyerahkan data penerima secara lengkap dengan nama dan alamat. BPS per 5 Maret 2026 baru menerima data dari 45 kabupaten/kota, sementara tujuh daerah belum mengusulkan sama sekali.

Dari 75.065 keluarga dengan rumah rusak yang terdata BPS, bantuan stimulan untuk kategori rusak ringan baru tersalurkan kepada 44,92 persen penerima. Kategori rusak sedang sedikit lebih baik di angka 63,32 persen.

Kabupaten Pidie Jaya di Aceh menjadi daerah dengan jumlah kerusakan rumah terbesar sekaligus salah satu yang paling kompleks penanganannya, dengan tercatat 18.839 keluarga dengan rumah rusak di sana.

Masalah data ini mendorong Mendagri Tito Karnavian secara terbuka menekan kepala daerah agar segera menuntaskan pendataan. Pemerintah pusat menegaskan akan mendahulukan eksekusi bantuan bagi daerah yang lebih cepat menyerahkan data bersih, dan mempersilakan daerah menyerahkan data secara bergelombang agar proses pencairan tidak terhambat secara keseluruhan.

Rekonstruksi tiga tahun

Di luar perumahan, sektor infrastruktur juga mencerminkan panjangnya jalan yang tersisa. Normalisasi sungai baru mencapai 44 persen untuk sungai yang ditangani pemerintah pusat, dan 37 persen untuk sungai daerah.

Jembatan daerah baru 67 persen fungsional. Rehabilitasi lahan pertanian seluas 42.702 hektare baru terealisasi 1.311 hektare atau sekitar tiga persen.

Kebutuhan anggaran untuk rekonstruksi menyeluruh diperkirakan mencapai Rp130 triliun dalam masa tiga tahun. Kementerian Pekerjaan Umum sendiri mengajukan sekitar Rp70 triliun untuk perbaikan infrastruktur permanen.

Perbaikan jalan, jembatan yang putus, bangunan sekolah, pesantren, rumah ibadah, pasar, persawahan yang terdampak oleh bencana longsor dan banjir bandang ini diperkirakan perlu waktu tiga tahun untuk memulihkan seperti sebelumnya.

Seluruh usulan kementerian dan lembaga sedang dipadukan oleh Bappenas ke dalam sebuah Rencana Induk yang ditargetkan selesai paling lambat 1 April 2026 sebagai syarat pencairan dana rekonstruksi dari Kementerian Keuangan.

Pemerintah telah mengamankan tambahan Transfer Keuangan Daerah sebesar Rp10,6 triliun untuk seluruh kabupaten/kota di tiga provinsi, setara dengan TKD 2025 sebelum efisiensi. Kemensos juga telah memproses penyaluran bantuan jaminan hidup, isi hunian, dan stimulan ekonomi senilai Rp713,9 miliar kepada 215.998 penerima manfaat dari total anggaran Rp878,6 miliar.

Butuh anggaran, tenaga, dan waktu yang tidak sedikit untuk kembali membangkitkan Sumatera. Namun, intensitas kerja sama dari seluruh lapisan pemerintahan dan masyarakat yang paling menentukan laju rekonstruksi sampai Sumatera kembali pulih.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Empat bulan bencana Sumatera: Darurat teratasi, rekonstruksi dimulai