DJP sebut pendapatan negara di Sumsel Rp12 triliun hingga Oktober 2025

Rabu, 26 November 2025 15:57 WIB

Jembatan Ampera ikon Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. ANTARA/HO-DJP Sumsel Babel

Palembang (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Selatan (Sumsel) menyebutkan pendapatan negara di provinsi ini mencapai Rp12,12 triliun hingga Oktober 2025.

Kepala Kantor Wilayah DJP Sumsel) dan Babel Tarmizi, di Palembang, Rabu, mengatakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) di wilayah Sumsel hingga 31 Oktober 2025 menunjukkan ketahanan fiskal yang semakin kuat dibandingkan bulan September.

Pendapatan negara tumbuh lebih tinggi, Transfer ke Daerah (TKD) meningkat, dan sejumlah indikator kesejahteraan membaik, sementara belanja pemerintah pusat masih terkontraksi seiring kebijakan efisiensi anggaran.

"Hingga Oktober, pendapatan negara mencapai Rp12,12 triliun atau 68,81 persen dari target, naik dari Rp10,68 triliun pada September," katanya lagi.

Ia menambahkan kenaikan ini terutama berasal dari penguatan penerimaan pajak dan kepabeanan.

Penerimaan pajak tercatat Rp9,44 triliun (63,28 persen) tumbuh 9,4 persen (year on year/yoy) dan lebih tinggi dibanding capaian September yang baru mencapai Rp8,25 triliun.

Peningkatan ini didorong implementasi coretax serta naiknya setoran PPN dan PPh Badan dari sektor kelapa sawit dan karet.

Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp392,75 miliar (152,17 persen), meningkat dari Rp348,35 miliar pada September, dengan pertumbuhan 69,84 persen (yoy) yang ditopang kenaikan bea keluar CPO dan produk turunannya seiring kenaikan harga patokan ekspor.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga melanjutkan tren positif, mencapai Rp2,29 triliun (93,67persen), termasuk PNBP Lelang yang kembali menunjukkan performa kuat.

Adapun belanja negara hingga Oktober tercatat Rp38,36 triliun (76,64 persen), naik dari Rp34,27 triliun pada September. Namun secara tahunan masih terkontraksi 7,49 persen (yoy).

Belanja Kementerian/Lembaga mencapai Rp10,08 triliun (64,89 persen), meningkat dibanding September (Rp8,68 triliun), tetapi masih terkontraksi 28,42 persen (yoy) karena efisiensi belanja barang dan modal.

Transfer ke Daerah (TKD) tetap menjadi motor penggerak pembangunan daerah dengan realisasi mencapai Rp28,28 triliun (81,93mpersen), meningkat dari Rp25,59 triliun pada September dan tumbuh 3,28 persen (yoy).

Kemudian dana bagi hasil (DBH) mencapai Rp10,25 triliun, tumbuh 23,12 persen (yoy), meningkat dari Rp9,16 triliun bulan sebelumnya.

Dana alokasi umum (DAU) juga naik menjadi Rp11,60 triliun (85,05 persen) dari Rp10,60 triliun pada September.

Percepatan penyaluran TKD pada Oktober menunjukkan bahwa transfer pusat tetap menjadi penopang utama fiskal daerah di tengah terbatasnya ruang ekspansi belanja pusat.Indikator ekonomi dan sosial Sumsel menunjukkan perkembangan positif.

Pertumbuhan ekonomi tercatat 5,20 persen (yoy), tertinggi kedua di Sumatera. Inflasi Oktober stabil di level 3,49 persen (yoy), sementara tingkat pengangguran terbuka (TPT) turun menjadi 3,69 persen pada periode Agustus 2025 dari 3,89 persen pada Februari 2025.

Angka kemiskinan menurun menjadi 10,15 persen, Gini Ratio berdasarkan data terakhir periode Maret 2025 di 0,311 atau turun 0,020 poin dari data September 2024, dan nilai tukar petani naik menjadi 130,58.

"Peningkatan indikator ini mengonfirmasi bahwa ekonomi Sumsel tidak hanya stabil tetapi menunjukkan perbaikan pada Oktober," katanya lagi.