PDHI Sumsel dorong pengembangan peternakan tak bergantung APBD

Senin, 15 September 2025 17:08 WIB

Pekerja memberi pakan ayam petelur di sebuah peternakan di Desa Muntung, Candiroto, Temanggung, Jawa Tengah, Jumat (29/1/2021). ANTARA FOTO/Anis Efizudin

Palembang (ANTARA) - Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Sumatera Selatan mendorong pengembangan industri peternakan di wilayah itu tidak bergantung pembiayaan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) akan tetapi secara mandiri.

Ketua PDHI Sumsel drh Jafrizal di Palembang, Senin, mengatakan potensi peternakan di Sumsel besar yang bisa dikembangkan secara mandiri sehingga pendekatan konvensional yang bergantung pada anggaran pemerintah perlu segera ditinggalkan.

Ia menjelaskan pentingnya peran kemitraan lintas sektor, termasuk pelaku usaha, lembaga keuangan, akademisi, dan petani sebagai penggerak utama.

"Pola ini tidak hanya mempercepat pertumbuhan, tetapi peran sektor swasta juga bisa dioptimalkan melalui CSR (Corporate Social Responsibility) untuk menyediakan sarana produksi, pelatihan, dan pengembangan pasar,” katanya.

Selain itu, ia mendorong optimalisasi dana non-pemerintah, seperti investasi dari aparatur sipil negara (ASN) yang jumlahnya di Sumsel mencapai lebih dari 165 ribu orang.

"Jika setiap ASN berinvestasi satu ekor ternak akan tercipta tambahan populasi ternak secara signifikan tanpa menggunakan dana negara," ujarnya.

Dia mengemukakan integrasi peternakan dengan sektor kehutanan dan perkebunan melalui konsep seperti silvopastura dinilai strategis dalam meningkatkan efisiensi lahan tanpa menambah beban fiskal negara.

Oleh karena itu, katanya, potensi luas lahan perkebunan dan hutan produksi di Sumsel menjadi peluang besar untuk dikembangkan.

“Negara tidak harus selalu hadir dengan anggaran. Pemerintah cukup memberikan kepastian hukum, regulasi yang mendukung, dan infrastruktur dasar,” katanya.

Ia juga mengatakan pengembangan plasma nutfah lokal, seperti Kerbau Rawa Pampangan dan Itik Pegagan, juga masuk agenda prioritas karena bernilai ekonomi tinggi.

Pengembangan itu, ujarnya, relevan untuk program pengentasan kemiskinan dan penanganan stunting yang selama ini masih bergantung pada bantuan dan intervensi pusat.

Melalui pendekatan berbasis potensi lokal dan kemandirian pembiayaan, Sumsel diarahkan menjadi percontohan nasional dalam pembangunan peternakan tanpa dominasi anggaran negara.

"Integrasi antara peternakan dan kehutanan dapat mendorong efisiensi lahan dan menjaga kelestarian lingkungan," kata Jafrizal.