Palembang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sejak tahun 2022 menargetkan rasio elektrifikasi mencapai 100 persen atau tidak ada lagi desa yang tak teraliri listrik.
Gubernur Sumsel Herman Deru pada saat itu mengatakan terdapat 33 desa yang belum dialiri listrik sehingga pihaknya meminta PLN untuk mengupayakannya.
Desa yang belum terjangkau pelayanan listrik dari perusahaan listrik negara (PT PLN) umumnya berada di kawasan hutan.
Sumsel, lumbung energi yang menyuplai listrik ke provinsi lain berharap semua pihak ikut serta merealisasikan elektrifikasi 100 persen.
Keandalan listrik Sumsel sudah terbilang mumpuni dengan rasio elektrifikasi pada 2021 sebesar 99,37 persen dengan produksi energi listrik mencapai 8.005.119,68 MW.
Sedangkan kebutuhan dan konsumsi listrik Sumsel hanya setengah dari kapasitas pembangkit.
Kehadiran listrik di desa yang belum terjangkau PLN sangat dibutuhkan demi peningkatan taraf hidup masyarakat.
Oleh karena itu. Perusahaan Listrik Negara (PT PLN Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu (UID S2JB) mulai 2024 ini melakukan berbagai percepatan untuk mewujudkan rasio desa berlistrik 100 persen di wilayah Sumatera Selatan.
General Manager PLN UID S2JB Adhi Herlambang mengatakan rasio desa berlistrik di Sumsel sudah mencapai 99,01 persen, dan melalui berbagai upaya percepatan pengembangan pelayanan listrik desa, diharapkan dalam satu atau dua tahun ke depan bisa dicapai 100 persen.
Pengembangan jaringan listrik ke desa-desa selama ini dihadapkan berbagai masalah seperti melintasi kawasan hutan suaka margasatwa sehingga tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana.
Kerja sama BKSDA
Guna mengatasi masalah itu, pihaknya menjalin kerja sama dengan Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) Sumsel agar PLN bisa menggunakan lahan untuk membangun sistem kelistrikan bagi masyarakat desa yang ada di sekitar kawasan hutan suaka margasatwa. Jaringan listrik mau tidak mau harus melintasi kawasan hutan suaka margasatwa untuk menjangkau desa yang terpencil.
Kerja sama dengan BKSDA Sumsel merupakan komitmen bersama dalam menyediakan layanan listrik yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh masyarakat di provinsi dengan 17 kabupaten dan kota itu.
Sementara Kasubdit Direktorat Perencanaan BKSDA Sumsel Toni Anwar menjelaskan bahwa kerja sama dengan PT PLN itu sebagai upaya pihaknya mendukung kepentingan masyarakat.
Namun, dalam pelaksanaannya BKSDA mewanti-wanti agar PLN dapat tetap menjaga kelestarian alam di sekitar jaringan listrik yang dibangun.
Sambil menunggu proses pengembangan jaringan listrik ke desa yang belum terjangkau PT PLN, Pemprov Sumsel dan pihak terkait lainnya mengupayakan menyediakan energi listrik bagi seluruh masyarakat hingga kawasan pelosok dengan memanfaatkan potensi alam seperti air dan sinar matahari.
Pemanfaatan potensi alam sebagai upaya menyediakan energi listrik bagi masyarakat desa dengan memanfaatkan energi baru terbarukan (EBT) seperti mengembangkan pembangkit listrik tenaga air (PLTA), tenaga mikro hidro (PLTMH), dan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).
Pembangkit listrik EBT atau sumber energi berasal dari alam yang dapat diperbarui secara alami tanpa batas, berpotensi dikembangkan di desa-desa yang belum terdapat jaringan listrik PLN.
Energi baru terbarukan yang juga dikenal sebagai energi hijau memiliki beberapa ciri di antaranya berasal dari sumber daya alam yang melimpah, seperti matahari, angin, air, biomassa, ramah lingkungan, tidak menghasilkan emisi karbon atau polusi lainnya.
Menghasilkan emisi gas rumah kaca (GRK) yang lebih rendah dibandingkan sumber energi fosil yang kini masih banyak digunakan pembangkit listrik di Tanah Air.
Indonesia khususnya Sumsel memiliki potensi yang besar untuk memanfaatkan EBT, namun, pemanfaatannya belum optimal karena biaya instalasi juga cukup besar.
CSR Pertamina
Pertamina melalui Kilang Pertamina Internasional (PT KPI) Refinery Unit (RU) III Plaju, Palembang, juga membantu desa-desa di Sumsel dalam mendapatkan energi listrik melalui pengembangan pembangkit listrik memanfaatkan energi baru terbarukan (EBT).
Kilang Pertamina Plaju, Palembang, membina sejumlah desa energi berdikari di Sumatera Selatan melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (TJSL/CSR) Desa Energi Berdikari (DEB).
Area Manager Communication, Relations & CSR RU III PT KPI, Siti Rachmi Indahsari menjelaskan bahwa desa yang dibina menjalankan Program DEB yakni Dusun Rantau Dedap, Kabupaten Muara Enim dan
Desa Merbau, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan.
Melalui Program DEB itu, pihaknya menghadirkan pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) dengan memanfaatkan debit aliran air danau dan sungai yang ada di desa tersebut.
PLTMH di Rantau Dedap, Muara Enim kini bisa memenuhi kebutuhan energi listrik 53 keluarga dengan kapasitas daya total 18 KW dari tiga turbin.
Program DEB itu terus dikembangkan, saat ini tengah dijalankan proyek pembangunan power house, perbaikan sistem transmisi, dan pelibatan masyarakat dalam operasional turbin.
Sebuah turbin baru berdaya 12 kW sedang dibangun di aliran Danau Deduhuk, Muara Enim yang ditargetkan rampung pada awal 2025.
Turbin baru PLTMH itu nantinya bisa memberikan akses listrik kepada 50 keluarga tambahan di Dusun Rantau Dedap yang hingga kini belum terjangkau jaringan listrik PT PLN.
Program DEB ini memperluas keberhasilan elektrifikasi sebelumnya di Desa Merbau, Kabupaten OKU Selatan, yang PLTMH-nya memanfaatkan debit air aliran Danau Ranau.
Selain itu, program desa energi berdikari juga menghadirkan PLTMH di Dusun Selpah, Kabupaten Lahat yang sebelumnya sulit dijangkau jaringan listrik PLN.
Dengan daya 10 KW dari aliran Sungai Endikat, 21 keluarga yang selama ini belum terjangkau layanan PLN kini dapat menikmati listrik dari PLTMH untuk mendukung kebutuhan sehari-hari.
Keberhasilan program tersebut menjadi inspirasi pihaknya untuk mengembangkan proyek energi baru terbarukan (EBT) lainnya, seperti pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Desa Singapure, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Lahat.
Desa Singapure, Lahat menjadi bukti nyata bagaimana desa energi berdikari membawa dampak positif, berkat instalasi PLTS berkapasitas 2,2 KWp di atas gedung PAUD Anggrek, kebutuhan listrik untuk pendidikan, pelayanan administrasi desa, hingga pengolahan kopi oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bisa terpenuhi.
Program itu sejalan dengan misi mendukung energi bersih, tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals -SDGs), dan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (environmental, social, and governance -ESG).
Program DEB telah mampu menghadirkan energi berkelanjutan yang mendukung pertumbuhan ekonomi desa sekaligus menjaga alam.
Sebelumnya Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menjelaskan bahwa DEB merupakan program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) Pertamina di pedesaan yang bertujuan mendukung ketahanan energi dengan energi baru terbarukan, sekaligus peningkatan perekonomian masyarakat desa.
Hingga Oktober 2024, Pertamina telah mengoperasikan 102 DEB di sejumlah provinsi di Tanah Air.
Selain mendukung swasembada energi, Program DEB juga berperan penting dalam mengurangi emisi sejalan dengan target pemerintah mencapai
net zero emission (NZE) atau keseimbangan antara gas rumah kaca yang masuk ke atmosfer dan pembuangannya di luar atmosfer pada tahun 2060.
Setiap tahun, Program DEB Pertamina berhasil menurunkan karbon emisi sebesar 729.127 ton Co2eq.
Semoga langkah PLN yang mendapat dukungan BKSDA dan Pertamina melalui Program CSR DEB terus berlanjut sehingga dua atau tiga tahun ke depan rasio elektrifikasi di Sumsel bisa tercapai 100 persen.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Energi baru terbarukan percepat rasio desa berlistrik di Sumsel
