Jakarta (ANTARA) - Perilaku korupsi yang terjadi di Indonesia telah menjalar di segala lini aspek di kehidupan mulai masyarakat kecil, swasta, bahkan di lembaga pemerintah yang menggalakkan pemberantasan korupsi itu sendiri. Seolah tidak mengenal rasa takut, para pelaku korupsi tetap saja berani melakukan hal yang merugikan bagi dirinya, keluarga, terutama negara.
Bahkan menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK), Indonesia pada tahun 2023 berada di angka 3,92. Angka tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 3,93. Nilai indeks semakin mendekati 5 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin antikorupsi, sedangkan nilai indeks yang semakin mendekati 0 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku kian permisif terhadap korupsi.
Pemerintah Indonesia bukannya tinggal diam dalam memberantas 'penyakit' yang sulit untuk disembuhkan ini. Sejumlah upaya telah dan terus dilakukan dalam mencegah dan melenyapkan borok korupsi tersebut.
Lembaga-lembaga pemberantasan korupsi telah didirikan untuk mencegah praktik korupsi itu sendiri, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang bertugas dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi.
Kemudian ada Kejaksaan Agung yang melakukan penyidikan, penuntutan, dan melaksanakan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, ada Mahkamah Agung yang bertugas sebagai pengawas tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan.
Selanjutnya ada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK dengan tugas penyelidikan atas analisis transaksi keuangan. Tak bisa dilupakan peran Kementerian Hukum dan HAM sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan. Ada juga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku pemantau, pemberi bimbingan, dan pembina terhadap kegiatan pengawasan keuangan dan pembangunan. Lantas ada Komisi Yudisial yang menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
Sebanyak lembaga pencegah dan pemberantasan korupsi yang dimiliki oleh Pemerintah Indonesia tersebut nyatanya korupsi masih tumbuh subur. Hal tersebut menjadikan salah satu alasan Pemerintah kembali memunculkan satu senjata lagi untuk menghentikan korupsi, yaitu pembentukan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri.
Diteken Jokowi, dijalankan era Prabowo
Kelahirannya bukan hanya sebagai pelengkap di tubuh Polri. Kortastipidkor mempunyai tugas membantu Kapolri dalam membina dan menyelenggarakan pencegahan, penyelidikan, dan penyidikan dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana korupsi serta melaksanakan penelusuran dan pengamanan aset dari tindak pidana korupsi.
Korps ini sejatinya telah diajukan oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo sejak Desember 2021 saat melantik 44 orang mantan pegawai KPK sebagai ASN Polri. Namun baru resmi diteken oleh Presiden Jokowi pada 15 Oktober 2024 dengan menjadikan lembaga di bawah kendali Kapolri ini menjadi senjata untuk memperkuat KPK ataupun Kejaksaan Agung yang telah berdiri.
Selain itu, kehadiran Kortastipidkor dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat melihat keseriusan Pemerintah dalam memberantas korupsi mengingat sebelumnya senjata andalan negeri ini yaitu KPK, pucuk pimpinannya, Firli Bahuri, tersandung masalah.
Dicopotnya Firli Bahuri dari Ketua KPK bisa menjadi suatu pukulan telak bagi Pemerintah yang ingin memberantas korupsi di negara ini. Kehadiran Kortastipidkor diharapkan bisa mempertebal tameng dari serangan korupsi.
Berita Terkait
Kelanjutan OTT Bengkulu, KPK geledah Kantor Dinas Dikbud
Jumat, 6 Desember 2024 14:54 Wib
KPK pamerkan motor gede yang dirampas dari Rafael Alun
Jumat, 6 Desember 2024 13:45 Wib
KPK lakukan penggeledahan di kantor Gubernur Bengkulu
Rabu, 4 Desember 2024 16:00 Wib
MAKI : Jika kasus mantan ketua KPK Firli berlarut maka kepercayaan ke Polri turun
Selasa, 3 Desember 2024 17:10 Wib
KPK: PJ Walikota Pekanbaru diduga lakukan pungutan kepada OPD
Selasa, 3 Desember 2024 14:18 Wib
KPK segel ruang kerja Pj Wali Kota Pekanbaru usai OTT
Selasa, 3 Desember 2024 11:59 Wib
KPK persilakan pejabat pemda buat laporan jika diperas saat pilkada
Senin, 2 Desember 2024 16:23 Wib
KPK: Wewenang usut korupsi militer tegaskan kesetaraan dalam hukum
Senin, 2 Desember 2024 14:59 Wib