Jakarta (ANTARA) - Pemerintahan baru diharapkan menunjuk Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) yang kompeten, memahami, dan membela pekerja, baik di dalam maupun Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri.
Pendiri Himpunan Pengusaha Jasa Penempatan dan Perlindungan TKI (Himsataki) Yunus M Yamani di Jakarta, Selasa, mengatakan pemahaman masalah ketenagakerjaan, khususnya penempatan dan perlindungan TKI sangat penting di kabinet mendatang.
"Saat ini geliat ekonomi makin melemah. Dampaknya, angka pengangguran terus meningkat, sementara angkatan kerja baru terus menumpuk setiap tahun," kata Yunus.
Dia mengingatkan angka pengangguran yang tinggi akan menjadi bom waktu bagi ledakan masalah sosial yang dapat memicu kerusuhan sosial.
Untuk jangka pendek, kata dia, meningkatkan roda perekonomian membutuhkan waktu, sementara penyerapan angkatan kerja membutuhkan solusi segera.
Dia menilai pemerintah sudah saatnya serius menangani penempatan dan perlindungan pekerja migran. Peluang kerja di luar masih sangat tinggi, termasuk di Timur Tengah karena kondisi ekonomi mereka sangat baik.
Berita Terkait
Polisi identifikasi gas beracun sebabkan tiga pekerja meninggal dunia
Senin, 25 November 2024 17:21 Wib
PTBA berikan perlindungan ketenagakerjaan 500 pekerja rentan
Jumat, 8 November 2024 7:30 Wib
KPU OKU libatkan 100 pekerja pelipat surat suara Pilkada 2024
Rabu, 6 November 2024 21:00 Wib
KPU OKU Timur kerahkan 150 pekerja pelipat surat suara
Minggu, 3 November 2024 15:15 Wib
Dua pekerja migran ilegal.wanita diselamatkan dari TPPO
Sabtu, 2 November 2024 17:42 Wib
Komnas HAM dorong jaminan pemenuhan hak pengemudi online
Sabtu, 26 Oktober 2024 18:00 Wib
Keren, OKU anggarkan Rp504 juta untuk jaminan sosial pekerja sawit
Kamis, 24 Oktober 2024 13:00 Wib
Ribuan petani sawit di OKU Sumsel jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan
Rabu, 23 Oktober 2024 18:51 Wib