Kemenkumham Sumsel jaring 30 kandidat penerima Paralegal Justice Award 2024

id Kemenkumham Sumsel, jaring, calon paralegal justice award, pja, jdih

Kemenkumham Sumsel jaring 30 kandidat penerima Paralegal Justice Award 2024

Kakanwil Kemenkumham Sumsel Ilham Djaya bersama tim koordinasi ke pusat bahas penjaringan calon paralegal  justice award 2024. (ANTARA/HO/Kemenkumham SS/24)

Palembang (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumatera Selatan(Sumsel) menjaring 30 calon 'paralegal justice award (PJA)' 2024.

"Untuk.melakukan penjaringan itu, maka  pada awal Februari 2024 ini mulai dilakukan berbagai persiapan dan koordinasi dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham," kata Kakanwil Kemenkumham Sumsel Ilham Djaya di Palembang, Kamis.

Dia menjelaskan, persiapan diawali dengan berkoordinasi ke Pusat Penyuluhan Hukum didampingi Kadiv Yankum dan HAM Ika Ahyani Kurniawati, Kabid Hukum Ave Maria Sihombing, Kasubi Luhkum, Bankum dan JDIH Vonny, serta pengelola JDIH.

Dalam koordinasi itu, tim Kanwil Kemenkumham Sumsel disambut Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum BPHN Sofyan.

Kakanwil Ilham Djaya mengatakan dalam koordinasi itu dilaporkan calon PJA yang telah mendaftar ada 30 orang lurah dan kepala desa.

Penjaringan calon PJA itu hasil kerja keras dari seluruh pihak yang telah menyebarluaskan informasi, dukungan bupati dan wali kota, serta kegiatan penyuluhan hukum serentak (luhkumtak) mengenai tata cara pendaftaran PJA dan ASN netral.

Atas dasar tersebut, Kapusluh Sofyan menganjurkan untuk melakukan persiapan verifikasi PJA di tingkat wilayah dan nanti akan ada pemberitahuan selanjutnya mengenai tata cara seleksi administrasi PJA di wilayah.

Kapusluh Sofyan juga menyarankan untuk melakukan pengukuhan desa binaan menuju desa /kelurahan sadar hukum yang telah disahkan dengan SK bupati/wali kota.

"Saran pimpinan pusat tersebut merupakan pekerjaan rumah (PR) bagi Kanwil Kemenkumham Sumsel untuk segera melaksanakan kegiatan dimaksud,” ujar Kakanwil Ilham.

Sementara ketika melakukan kunjungan ke Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum BPHN,
Kadiv Yankumham Sumsel Ika Ahyani Kurniawati mendapat arahan dari Nofli pimpinan lembaga tersebut.

Dalam pertemuan tersebut, Kadiv Ika Ahyani diarahkan untuk tidak meninggalkan kiat-kiat yang pernah mengantarkan Kanwil Kemenkumham Sumsel mendapatkan predikat terbaik pada 2020.

Tim Kanwil Sumsel telah melakukan beragam strategi dan bekerja keras meraih predikat terbaik 2020 melalui penyuluhan hukum keliling, telah melaksanakan pameran buku, telah beberapa kali menjadi narasumber di instansi luar kegiatan tersebut perlu dilanjutkan dan ditingkatkan kualitasnya, kata Kepala Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum BPHN Nofli.