BPS gaji petugas lapangan Sensus Pertanian 2023 Rp4 juta per bulan

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik (BPS) Atqo Mardiyanto mengatakan pihaknya menggaji 196 ribu petugas lapangan Sensus Pertanian 2023, yang tersebar di seluruh Indonesia hingga Rp4 juta per bulan.

"Petugas lapangan nanti akan dikontrak sebulan hingga dua bulan berdasarkan beban kerja. Gaji mereka sekitar Rp3 sampai Rp4 juta berdasarkan biaya hidup daerah mereka bertugas," katanya usai Apel Siaga Sensus Pertanian 2023 di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Selasa.

Petugas yang akan melakukan pengumpulan dan pencacahan data di lapangan selama 1 Juni hingga 30 Juli 2023 juga akan diberikan jaminan keamanan dan kesehatan, antara lain dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

"Kami bekerja sama dengan pemerintah daerah dan aparat keamanan untuk bisa berkolaborasi mengamankan jalannya Sensus Pertanian 2023. Kita juga mengikuti rekomendasi pengamanan aparat penegak hukum," katanya.

Adapun total anggaran yang disiapkan untuk keseluruhan Sensus Pertanian 2023 mencapai Rp3 triliun yang akan digunakan untuk 514 satuan kerja BPS yang tersebar di seluruh Indonesia.

Adapun Sensus Pertanian 2023 diselenggarakan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan amanat FAO bahwa sensus pertanian perlu dilakukan setiap negara minimal 10 tahun sekali.

Pada tahun ini, Indonesia akan melaksanakan Sensus Pertanian 2023 bersamaan dengan 17 negara lain.

Sensus Pertanian 2023 bertujuan untuk menghasilkan data pertanian yang antara lain berkaitan dengan jumlah petani di seluruh Indonesia, struktur usaha tani, jumlah petani milenial, dan kondisi urban farming.

"Responden Sensus Pertanian 2023 adalah seluruh petani di Indonesia, tapi petani ini dibagi menjadi petani rumah tangga atau petani biasa, perusahaan tani, serta penyedia jasa pertanian," katanya.

Sensus Pertanian 2023 mencakup tujuh subsektor pertanian yakni tanaman pangan, kehutanan, hortikultura, perikanan, kelautan, perikanan, dan perkebunan dengan hasil data yang dapat mulai digunakan pada 2024.

"Data dipastikan tidak bertabrakan dengan kementerian dan lembaga lain karena kami berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga sejak perencanaan. Sensus Pertanian 2023 juga diharapkan mampu menghasilkan satu data pertanian," imbuhnya.