Honorer K2 geruduk DPRDSumsel

id honorer K2,honorer,dprd sumsel,demo,tenaga honor

Honorer K2 geruduk DPRDSumsel

Forum Honorer Kategori 2 Korwik Sumsel (FHK21-SS) memadati halaman depan kantor DPRD sekitar pukul 09.30 WIB dengan membawa atribut spanduk dan bendera bertuliskan tuntutan-tuntutan, Kamis (4/10) (ANTARA News Sumsel/Aziz Munajar/Erwin Matondang/18)

....Kami dibunuh secara massal oleh pekerjaan kami, murid kami sudah jadi polisi, TNI, dokter, anggota DPR, tapi kondisi kami tak kunjung berubah....
Palembang (ANTARA News Sumsel) - Ratusan tenaga Honorer K2 (Kategori tenaga kesehatan dan guru) menggeruduk kantor Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Selatan suarakan aksi menolak pelaksanaan rekrutmen CPNS 2018.

Pantauan Antara News Sumsel massa yang tergabung dalam Forum Honorer Kategori 2 Korwik Sumsel (FHK21-SS) memadati halaman depan kantor DPRD sekitar pukul 09.30 WIB dengan membawa atribut spanduk dan bendera bertuliskan tuntutan-tuntutan.

"Kami menolak rekrutmen CPNS 2018 sebelum nasib kami diperbaiki," kata ketua Forum Honorer Kategori 2 Korwik Sumsel (FHK21-SS) Syahrial saat orasi, Kamis. 

Menurutnya ada 7.035 honorer K2 di seluruh Sumsel yang butuh kejelasan nasib dengan diprioritaskan pengangkatan CPNS karena telah memiliki sertifikasi dan tervalidasi oleh Badan Kepegawaian Nasional. 

Dia menjelaskan seharusnya honorer K2 diberikan kelonggaran mengikuti CPNS 2018 dengan kebijakan pembatasan umur, sebab hampir rata-rata honorer K2 berusia di atas 35 tahun bahkan telah mengabdi bertahun-tahun. 

Pihaknya juga meminta Gubernur, bupati, dan wali kota menerbitkan surat keputusan tambahan intensif khusus K2 berdasarkan upah minimum guru (UMG), pihaknya merasa 'terbunuh' dengaan kondisi dunia honorer di Indonesia saat ini. 

"Kami dibunuh secara massal oleh pekerjaan kami, murid kami sudah jadi polisi, TNI, dokter, anggota DPR, tapi kondisi kami tak kunjung berubah," ujar salah satu honorer Jaka. 

Sementara beberapa perwakilan anggota DPRD saat menemui massa mengatakan mendukung tuntutan honorer K2 dan akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada presiden serta kementerian terkait. 

"Nasib honorer memang harus diperjuangkan, kenapa ada pembatasan umur, lebih baik angkat honorer yang ada, toh mereka semua sudah mengabdi bertahun-tahun," ujar salah satu anggota DPRD Sumsel Aswani. 

Perwakilan peserta aksi sendiri akhirnya diterima DPRD, Dinas Pendidikan dan ketua PGRI untuk rapat terbatas terkait tuntutan yang telah disampaikan.