Purnawirawan jangan libatkan TNI dalam politik

id Jenderal TNI Mulyono,pangkostrat,panglima tni ad,politik,purnawirawan Tni,pilkada serenak,pilkada damai,berita palembang,berita sumsel

Purnawirawan jangan libatkan TNI dalam politik

Kepala Staf TNI Angkatan Darat,Jenderal TNI Mulyono. (ANTARA FOTO)

Jakarta (Antaranews Sumsel) - Kepala Staf TNI Angkatan Darat  Jenderal TNI Mulyono mengingatkan purnawirawan TNI AD yang maju dalam kontestasi politik di Pilkada 2018 tidak menarik dan melibatkan personel TNI melalui berbagai akses yang dapat mengarah pada politik praktis.

"Para purnawirawan agar benar-benar tulus dan ikhlas untuk tidak menarik-narik lagi dan melibatkan personel TNI AD terhadap berbagai akses yang dapat mengarah pada politik praktis, serta agar netralitas TNI AD tetap terjaga," kata Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) dalam amanatnya saat memimpin Sertijab sembilan Pati TNI AD dan satu Pamen TNI AD, di Mabesad Jakarta Pusat, Senin.

Menurut Mulyono, dalam Pilkada 2018, terdapat beberapa purnawirawan TNI AD yang turut berkompetisi, salah satunya mantan Pangkostrad Letjen TNI Edy Rahmayadi dan telah memicu reaksi masyarakat serta berbagai pihak yang memiliki kekhawatiran akan terganggunya netralitas TNI.

"Saya tegaskan bahwa yang turut dalam kontestasi Pilkada 2018 adalah para purnawirawan yang telah mengakhiri masa dinasnya. Sebagai Warga Negara Indonesia, tentunya mereka juga memiliki hak politik untuk turut dalam kontestasi politik yang ada. Jadi, tidak benar bahwa pilkada ini adalah wujud kembalinya TNI untuk berpolitik praktis," papar Jenderal bintang empat ini.

Mantan Pangkostrad ini mengingatkan bahwa pada tahun 2018 yang dikenal sebagai tahun politik ini, akan dilaksanakan Pilkada Serentak di 171 Daerah  yang terdiri dari 17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten, sehingga  merupakan momentum strategis yang kembali akan menguji persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang sempat menghadapi goncangan seiring dengan Pilkada 2017.

Namun, sejak Reformasi TNI digulirkan pada tahun 1998, TNI telah bertekad untuk tidak lagi berperan di ranah politik praktis, diantaranya melalui penghapusan peran Dwi Fungsi ABRI, penarikan TNI dari legislatif pada tahun 2004 serta reorganisasi dan reaktualisasi peran TNI.

Mulyono menyebutkan netralitas TNI telah teruji dengan tidak adanya keinginan TNI untuk berpolitik praktis dan selalu menjadi penekanan bagi seluruh prajurit TNI dari tingkat atas sampai dengan bawah.

"Netralitas TNI telah menjadi jiwa, nafas dan sikap yang ditunjukkan oleh seluruh prajurit TNI AD dalam kehidupan sehari-harinya. Oleh karena itu, netralitas bagi TNI AD telah final dan tidak perlu diperdebatkan ataupun diragukan kembali," tegasnya.
(T.S037/A. Salim)