Bupati: jangan ada pungli di program prona

Jumat, 4 November 2016 11:14 WIB

Bupati OKU Kuryana Azis (Foto:antarasumsel.com/Edo Purmana)

Baturaja (ANTARA Sumsel) - Bupati Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan, Kuryana Azis, mengingatkan jangan ada pungutan liar di program proyek operasi nasional Agraria atau Prona, karena semua itu pembuatan sertifikat tanpa dipungut biaya.

Program proyek operasi nasional Agraria (Prona) diberikan pemerintah tanpa dipungut biaya, kecuali jika memang ada biaya tertentu yang telah disyaratkan Badan Pertanahan Nasional (BPN), kata Bupati Ogan Komering Ulu (OKU), Kuryana Aziz di Baturaja, Kamis (3/11).

Bupati menegaskan, masalah pungutan liar (Pungli) itu disampaikan pada sosialisasi pendaftaran tanah pertama kali program Prona untuk tahun 2017 yang dihadiri para kepala desa (Kades), Lurah, Camat di wilayah Kabupaten OKU.

Bupati menjelaskan, dalam program Prona tahun lalu mendapat informasi bahwa ada oknum yang masih memungut biaya, padahal sepengetahuannya waktu itu, pengurusan sertifikat Prona adalah gratis.

"Oleh karena itu, saya menyampaikan kepada masyarakat OKU bahwa Prona BPN waktu itu gratis," katanya.

Ia mengingatkan, pihak BPN jangan melakukan pungli, karena sekarang ada Satgas Berantas (Saber) Pungli.

Namun lanjut dia, jika memang ada biaya-biaya lain di luar tanggungan pemerintah, tentu itu mesti dibayarkan sesuai yang disyaratkan.

"Kalau memang Prona kali ini tidak murni gratis (hanya sebagian dibiayai APBN), maka bayarlah sesuai yang disyaratkan. Soal berapa besaran dan teknisnya, BPN lebih tahu," katanya.

Menurut bupati, pemerintah menargetkan lima juta persil tahun ini, dan dari jumlah itu Kabupaten OKU mendapat jatah sertifikat Prona sebanyak 8.500 persil.

"Tahun lalu OKU kebagian 2.500 persil. Alhamdulillah sudah terlaksana. Tahun ini OKU diberi jatah 8.500 persil sertifikat program Prona. Tapi untuk di daerah perkotaan dulu. Kepada kades dan masyarakat di desa jangan kecewa dulu," tuturnya.

Ia mengimbau, para Kades, Lurah untuk tidak menghambat program nasional ini.

Sementara, bupati meminta agar masyarakat diberikan akses untuk menyampaikan keluhan pengaduan atas kemungkinan adanya hambatan selama ikut program Prona.

"Melalui sosialisasi ini, saya berharap dan menekankan agar semua rangkaiannya bersih dari indikasi pungli," kata Kuryana Aziz.

Kepala BPN OKU, Alim Bastian mengungkapkan bahwa pemerintah menargetkan lima juta bidang untuk Prona tahun 2017, selanjutnya tujuh juta bidang di tahun 2018 dan sembilan juta bidang tahun 2019.

Menurut Alim Bastian, di Indonesia masih ada 45 juta bidang tanah yang belum bersertifikat, sehingga tahun 2017 prioritas membuat satu atau dua peta desa lengkap akan dijadikan percontohan.