
KPU telusuri "lorong demi lorong" menuju 2014

....Yang lama, itu mencari alamatnya, jadi lama di perjalanan, kalau mendata hanya dibutuhkan waktu sebentar....
Palembang (ANTARA Sumsel) - Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang harus rela untuk mendatangi rumah demi rumah, lorong demi lorong guna mendata keanggotaan partai politik di kota "pempek" tersebut.
"Kami mendatangi dari rumah ke rumah, menelusuri lorong demi lorong untuk mengetahui keanggotaan partai guna verifikasi partai politik," kata Anggota KPU Bidang Teknis, Data dan Humas, Abdul Karim di Palembang, Kamis.
Kegiatan untuk mendatangi rumah demi rumah anggota partai politik itu sudah mereka lakukan sejak beberapa hari lalu dan akan berakhir pada 20 November mendatang.
"Yang lama, itu mencari alamatnya, jadi lama di perjalanan, kalau mendata hanya dibutuhkan waktu sebentar," ujarnya.
Ia menuturkan, untuk di Kota Palembang sendiri dalam melakukan verifikasi sebanyak 16 partai politik itu, mereka dibagi dalam lima tim, jadi masing-masing ada sekitar tiga partai.
"Saya sendiri kebagian untuk melakukan verifikasi tiga parpol yakni PKB, PKS dan PBB," katanya.
Ia menyatakan, sejauh ini hasilnya sekitar 99 persen sesuai dengan data kartu tanda anggota yang disampaikan kepada KPU Palembang.
Jadi, dari 1.000 kartu tanda anggota yang disampaikan ke KPU itu mereka ambil sampel secara acak untuk dilakukan verifikasi partai politik tersebut, ujarnya.
Sampel yang diambil sekitar 100 sampel dan sejauh ini sudah selesai sekitar 60-70 persen.
Sampel yang dilakukan verifikasi itu diambil sesuai dengan sistem di KPU, sehingga datanya tersebar di seluruh kecamatan di Palembang.
Sehubungan dengan itu pula, maka jumlah yang didata dalam satu kecamatan dengan kecamatan lainnya tidak sama, ada yang hanya dua dan lebih dari dua, sesuai dengan data yang ada.
Mengenai kesulitan selama melakukan verifikasi partai politik itu, ia menuturkan sejauh ini tidak ada hambatan hanya saja mereka harus mendatangi rumah demi rumah sesuai dengan data yang ada.
"Kalau mereka tidak ada di rumah ketika kita data, maka sampelnya dialihkan ke anggota yang lain," jelasnya.
Setelah semuanya selesai dilakukan verifikasi, maka data tersebut akan disampaikan ke KPU Provinsi Sumatera Selatan untuk disampaikan ke KPU Pusat, katanya.
Transparan
Sementara itu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumsel meminta KPU provinsi setempat untuk berlaku transparan termasuk partai politik terkait dengan verifikasi faktual Parpol.
"Kami dari Bawaslu meminta keterbukaan KPU dan parpol mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Kami meminta keterbukaan dalam mengakses data-data verifikasi parpol seluruhnya, kata Ketua Bawaslu Sumsel, Andika Pranata Jaya.
Ia menuturkan, kalau pihaknya belum menerima salinan verifikasi parpol, meski saat ini sudah memasuki perbaikan verifikasi terhadap partai politik yang belum memenuhi syarat keterwakilan perempuan, sekretariat, dan kepengurusan.
"Kami sudah mengirimkan surat meminta hasil verifikasi, tetapi yang diberikan baru berita acara, sementara salinan yang diminta belum juga dikirim ke kami," ujarnya.
"Sebenarnya komunikasi antara Bawaslu dan KPU sudah terjalin dengan baik," katanya.
Ia memaparkan, kalau mereka sudah mengumumkan calon panitia pengawas pemilihan umum untuk 11 kabupaten dan kota yang sudah lolos seleksi pada tes beberapa waktu lalu.
Mereka yang telah lolos seleksi calon anggota pengawas pemilihan umum (Panwaslu) 11 kabupaten dan kota di provinsi ini sudah bisa melihat pengumumannya (www.bawaslu.go.id).
Anggota calon Panwaslu untuk 11 kabupaten dan kota itu masing-masing tiga orang.
Sebanyak 11 kabupaten dan kota yang akan dibentuk Panwaslu itu yakni Kota Palembang, Kabupaten Musi Banyuasin, Banyuasin, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu, OKU Timur, OKU Selatan, Lahat, Empat Lawang dan Kabupaten Musi Rawas.
Sedangkan empat kabupaten dan kota lagi yakni Prabumulih, Lubuklinggau, Muara Enim dan Pagaralam sudah terbentuk Panwaslu, katanya.
Ia menjelaskan, pihaknya sudah menyelesaikan tahapan seleksi calon Panwaslu itu pada Oktober lalu dan mereka yang terpilih tersebut sudah mengikuti tes tertulis, tes wawancara dan tes uji kepatutan dan kelayakan serta laporan dari masyarakat.
"Semua calon kami yakini dapat dan mampu serta layak menjadi anggota Panwaslu di 11 kabupaten dan kota tersebut," paparnya.
Bagi mereka yang sudah lolos seleksi itu harus mengikuti cek kesehatan di rumah sakit Muhammad Hoesin Palembang.
"Mereka yang terpilih itu akan mengawal proses pemilu legislatif pada 2014 dan juga menjadi panitia pengawas jika di daerahnya melaksanakan pemilihan kepala daerah 2013," tuturnya.
Selain itu, ia juga berharap, kepada pemerintah kabupaten dan kota untuk mengisi nama-nama kepala sekretariat yang berasal dari pegawai negeri sipil (PNS) sebagai pelaksana.
Sampai saat ini pihak Bawaslu baru menerima empat struktur sekretariat dan diharapkan pemerintah kabupaten dan kota yang belum untuk segera menyampaikannya, karena para kepala sekretariat itu akan diberi pembekalan dan penjelasan.
Pembekalan itu akan dilaksanakan bersamaan dengan anggota Panwaslu yang sudah lolos seleksi pada 21 November mendatang, katanya. (Sus)
Pewarta: Susilawati
Editor: Indra Gultom
COPYRIGHT © ANTARA 2026
