YLKI soroti program pascasarjana murah

Selasa, 19 Juni 2012 18:44 WIB

....Banyak laporan pengaduan dari masyarakat dan dunia pendidikan perihal maraknya pendidikan pascasarjana murah yang datang dari luar Jambi dan membuka cabang di daerah-daerah....

Jambi (ANTARA Sumsel) - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Jambi menyoroti maraknya program pendidikan pascasarjana murah di berbagai kota dan kabupaten di provinsi, karena banyak mendapat laporan dan keluhan masyarakat perilah tersebut.

"Kita mendapat laporan pengaduan dari masyarakat dan dunia pendidikan perihal maraknya pendidikan pascasarjana murah yang datang dari luar Jambi dan membuka cabang di daereah-daerah dengan harga murah," kata ketua YLKI setempat Warasdi di Jambi, Selasa.

Menurut dia, maraknya pembukaan program pendidikan pascasarjana di daerah-daerah tersebut disebabkan lemahnya sistem kontrol pemerintah pusat dan daerah terhadap dinamika pendidikan tinggi, khususnya program pascasarjana sehingga mereka bisa dengan leluasa tumbuh di daerah-daerah yang jauh dari pantauan pusat maupun pemprov.

"Peminatnya di daerah kabupaten-kota yang jauh dari ibu kota provinsi memang sangat tinggi, karena itulah mereka beropersi mendirikan cabang di kota-kota kabupaten dan diduga tanpa melalui prosedur dibenarkan oleh Kemendiknas," katanya.

Modus operandi berbagai perguruan tersebut tidak mengikuti aturan Ditjen Dikti Kemendikbud seperti harus memiliki kampus, sistem pembelajaran yang baik dan sistem pemberian ijazah.

"Boleh dibilang, siapa yang bersedia membayar sesuai dengan harga yang ditawarkannya, maka orang tersebut sudah dapat dipastikan dalam jangka waktu satu atau dua tahun paling lama tiga tahun akan diwisuda dan mendapat gelar magister," ujar Warasdi.

Bahkan, katanya, dari keluhan warga di beberapa kota kabupaten seperti di Sungaipenuh, Bungo, Bangko dan lainnya, diketahui ada program tersebut yang hanya menggelar satu kali pertemuan dalam sebulan, bahkan ada samasekali tidak menggelar pertemuan pembelajaran atau tatap muka dengan para mahasiswa pasca sarjananya.

Akan tetapi dua tahun berikutnya semua mahasiswa itu sudah mendapat ijazah dan gelar magister, katanya.

Menurut Warasdi, peran perguruan tinggi resmi baik negeri maupun swasta di Jambi juga harus membantu melakukan pengawasan agar tidak berkembang liarnya program-program pasca sarjana perguruan tinggi, atau akademi dari luar daerah Jambi tersebut.

"Jambi sudah banyak perguruan tinggi dan akademi baik negeri maupun swasta, dan kesemuanya sudah memiliki akreditasi yang jelas dan berhak menggelar program pascasarjana," katanya menjelaskan.

Lalu kenapa tidak bisa melakukan pengembangan serupa ke daerah-daerah, sementara dari luar daerah Jambi bebas leluasa membuka program kelas terbang atau kelas jauh dengan harga murah yang mencoreng dunia pendidikan tinggi di Jambi," ungkapnya.

Dalam hal ini, YLKI mengharapkan pemerintah baik pusat maupun daerah melalui Dikti Kemendiknas dan Dinas Pendidikan di daereah-daerah dapat menyorot fenomena yang telah mulai berkembang jadi benih konflik akibat kecemburuan sosial di tengah masyarakat. (Ant)