Palembang (ANTARA) -
Terkait dengan satgas illegal driling yang sudah ada melalui Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan melibatkan TNI dan Polri, menurut dia, upaya tersebut patut diapresiasi, namun tetap penanganan harus di tingkat kementerian atau pemerintah pusat.
"Karena illegal driling ini termasuk kejahatan serius yang melibatkan para pemain atau cukong. Keberadaannya juga sudah banyak menelan korban nyawa, di samping keuangan negara dari hasil kajian sebesar hampir Rp50 triliun. Maka perlu peranan negara dalam menghadapi dan perlu penanganan ekstra," ujarnya.
Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumatera Selatan mendorong pemerintah pusat segera menangani kasus illegal driling atau tambang minyak ilegal di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) untuk menyelamatkan keuangan negara.
Direktur Eksekutif Walhi Sumsel Yuliusman di Palembang, Jumat, mengatakan bahwa kasus illegal driling di Kabupaten Muba harus ditarik ke pusat dan tidak hanya diselesaikan di level daerah.
Hal itu diyakini akan mampu menyelamatkan keuangan negara akibat aktivitas tersebut sebesar hampir Rp50 triliun berdasarkan kajian yang dilakukan Walhi Sumsel.
"Oleh karena itu kami mendorong semua instansi pemerintah yang mempunyai wewenang untuk menyelamatkan keuangan negara tersebut," katanya.
Ia menambahkan, solusi yang ditawarkan bagi penanganan illegal driling itu ialah penindakan tegas dan pihaknya mendorong pemerintah untuk melakukannya.
Ia menambahkan, solusi yang ditawarkan bagi penanganan illegal driling itu ialah penindakan tegas dan pihaknya mendorong pemerintah untuk melakukannya.
Terkait dengan satgas illegal driling yang sudah ada melalui Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan melibatkan TNI dan Polri, menurut dia, upaya tersebut patut diapresiasi, namun tetap penanganan harus di tingkat kementerian atau pemerintah pusat.
"Karena illegal driling ini termasuk kejahatan serius yang melibatkan para pemain atau cukong. Keberadaannya juga sudah banyak menelan korban nyawa, di samping keuangan negara dari hasil kajian sebesar hampir Rp50 triliun. Maka perlu peranan negara dalam menghadapi dan perlu penanganan ekstra," ujarnya.