Kementerian PUPR akan bangun 5.141 unit rumah susun pada 2022
Rabu, 16 Februari 2022 15:40 WIB
Ilustrasi - Rumah susun mahasiswa STAI. ANTARA/HO-Kementerian PUPR
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR melalui Direktorat Jenderal Perumahan berencana membangun 5.141 unit rumah susun atau Rusun pada tahun 2022.
"Untuk capaian target terkait rumah susun untuk tahun ini adalah sebanyak 5.141 unit," ujar Direktur Jenderal Perumahan Iwan Suprijanto dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu.
Iwan menambahkan bahwa dari total 5.141 unit Rusun tersebut, kurang lebih 2.973 unit atau 56 tower bersifat tahun jamak atau Multiyears contract (MYC) di mana pembangunan Rusun pada tahun 2021 dilanjutkan ke tahun 2022. Sedangkan untuk kegiatan pembangunan Rusun baru ada 2.168 unit atau 97 tower.
Adapun rincian alokasi 5.141 unit Rusun tersebut akan dialokasikan untuk Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Lembaga Pendidikan Berasrama sebanyak 1.594 unit.
Kemudian Rusunawa untuk perguruan tinggi sebanyak 766 unit, alokasi Rusun untuk ASN/TNI/Polri sebanyak 1.035 unit, lalu Rusunawa untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dialokasikan sebanyak 764 unit, dan Rusunawa untuk pekerja sebanyak 982 unit.
Dalam paparannya, Iwan juga menyampaikan bahwa pihaknya akan membangun 1.823 unit rumah khusus atau Rusus pada tahun ini, di mana sebanyak 1.495 unit Rusus dialokasikan untuk masyarakat yang terdampak bencana.
Kemudian 278 unit Rusus dialokasikan bagi masyarakat yang terdampak program pemerintah, dan 50 unit Rusus dialokasikan bagi daerah tertinggal, terpencil dan pulau terluar.
Sedangkan untuk pembangunan prasarana, sarana dan utilitas untuk perumahan bagi MBR sebanyak 20.500 unit pada tahun 2022, dengan alokasi 7.525 unit di Pulau Sulawesi, 6.220 unit di Jawa dan Bali, 3.280 unit di Kalimantan, 1.925 unit di Sumatera, 1.050 unit di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, serta 500 unit di Papua.
Sebelumnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan menyiapkan anggaran Rp5,1 triliun pada 2022 di sektor perumahan dalam rangka meningkatkan kualitas hunian.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menginginkan masyarakat mendapatkan hunian layak dan berkualitas terutama bagi perumahan dengan fasilitas bantuan pembiayaan dari pemerintah.
Sejumlah program pembangunan perumahan yang akan dilaksanakan antara lain membangun rumah khusus, rumah susun, peningkatan kualitas rumah swadaya milik MBR yang belum memenuhi standar layak huni, serta penyaluran bantuan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) untuk rumah MBR.
"Untuk capaian target terkait rumah susun untuk tahun ini adalah sebanyak 5.141 unit," ujar Direktur Jenderal Perumahan Iwan Suprijanto dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu.
Iwan menambahkan bahwa dari total 5.141 unit Rusun tersebut, kurang lebih 2.973 unit atau 56 tower bersifat tahun jamak atau Multiyears contract (MYC) di mana pembangunan Rusun pada tahun 2021 dilanjutkan ke tahun 2022. Sedangkan untuk kegiatan pembangunan Rusun baru ada 2.168 unit atau 97 tower.
Adapun rincian alokasi 5.141 unit Rusun tersebut akan dialokasikan untuk Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Lembaga Pendidikan Berasrama sebanyak 1.594 unit.
Kemudian Rusunawa untuk perguruan tinggi sebanyak 766 unit, alokasi Rusun untuk ASN/TNI/Polri sebanyak 1.035 unit, lalu Rusunawa untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dialokasikan sebanyak 764 unit, dan Rusunawa untuk pekerja sebanyak 982 unit.
Dalam paparannya, Iwan juga menyampaikan bahwa pihaknya akan membangun 1.823 unit rumah khusus atau Rusus pada tahun ini, di mana sebanyak 1.495 unit Rusus dialokasikan untuk masyarakat yang terdampak bencana.
Kemudian 278 unit Rusus dialokasikan bagi masyarakat yang terdampak program pemerintah, dan 50 unit Rusus dialokasikan bagi daerah tertinggal, terpencil dan pulau terluar.
Sedangkan untuk pembangunan prasarana, sarana dan utilitas untuk perumahan bagi MBR sebanyak 20.500 unit pada tahun 2022, dengan alokasi 7.525 unit di Pulau Sulawesi, 6.220 unit di Jawa dan Bali, 3.280 unit di Kalimantan, 1.925 unit di Sumatera, 1.050 unit di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, serta 500 unit di Papua.
Sebelumnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan menyiapkan anggaran Rp5,1 triliun pada 2022 di sektor perumahan dalam rangka meningkatkan kualitas hunian.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menginginkan masyarakat mendapatkan hunian layak dan berkualitas terutama bagi perumahan dengan fasilitas bantuan pembiayaan dari pemerintah.
Sejumlah program pembangunan perumahan yang akan dilaksanakan antara lain membangun rumah khusus, rumah susun, peningkatan kualitas rumah swadaya milik MBR yang belum memenuhi standar layak huni, serta penyaluran bantuan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) untuk rumah MBR.
Pewarta : Aji Cakti
Editor : Aang Sabarudin
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
KPK bawa 12 pejabat Pemkab Tulungagung ke Surabaya setelah OTT Bupati Gatut Sunu Wibowo
11 April 2026 8:40 WIB
Kadis PUPR dan tiga anggota DPRD OKU jalani sidang perdana, kasus OTT dana Pokir
04 August 2025 17:15 WIB
Sidang OTT OKU, jaksa putarkan rekaman percakapan suara antara terdakwa dan Kadis PUPR
14 July 2025 19:06 WIB
Terpopuler - Makro & Mikro
Lihat Juga
Desa Bukit Makmur raih penghargaan 15 desa terbaik nasional Program BRILiaN 2025
11 November 2025 15:18 WIB
Pusri resmikan Rumah Kompos di Desa Tebat Benawa, dukung pengembangan kopi lokal
18 July 2025 16:03 WIB