Palembang (ANTARA News Sumsel) - Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Zulmafendi mengatakan jadwal operasional Kereta Layang Ringan (LRT) dan Bus Rapid Transit (BRT) Transmusi disamakan untuk skema integrasi angkutan.
"Ketika LRT beroperasi penumpang tentunya butuh akses cepat, begitu mereka turun dari stasiun maka harus sudah ada angkutan umum menunggu di bawahnya, begitu pula sebaliknya penumpang dari daerah ada angkutan yang membawanya ke stasiun juga, jadi perlu ada pola operasi dan penyesuaian jadwal, itu yang kami integrasikan," ujar Zulmafendi di Palembang, Selasa.
Menurutnya saat ini pihaknya baru menyelesaikan pola operasi dan jadwal LRT dengan angkutan umum lain, sedangkan tarif LRT masih menunggu keputusan menteri perhubungan.
Rencananya harga tiket LRT terbagi dua harga, dari OPI ke Bandara SMB II langsung Rp10.000, dan dari OPI sampai Asrama Haji Rp5.000 begitu pula sebaliknya, tarif tersebut di subsidi pemerintah.
"Kalau misalnya setelah 6 bulan ekspektasi jumlah penumpang tercapai atau diatas itu, maka hitungan subsidi melihat selisih, misalnya tarif LRT naik Rp7.000 tapi kesanggupan masyarakat Rp5.000 maka subsidi pemerintah Rp2.000, kalau sekarang LRT sebagai moda transportasi perintis masih disubsidi penuh pemerintah," ujar Zulmafendi.
Sementara Kepala Dinas Perhubungan Sumsel Nelson Firdaus mengatakan dari 13 stasiun LRT yang ada, baru 6 stasiun yang bisa untuk akses naik-turun penumpang.
"Jadi baru 6 saja yang bisa naik-turun dari stasiun ke Halte, itupun kami masih minta yang tangga turunnya masih di satu sisi, supaya sisi yang lain dipasang dulu tangga portabel. Halte transmusi juga kalau jauh akan dipakai yang portabel, artinya di geser ke bawah stasiun," kata Nelson.
Dia menjelaskan Dishub Kota Palembang sudah menginput data transportasi di wilayah tersebut ke dalam aplikasi android bernama Moovit yang bisa diunduh via playstore sehingga masyarakat bisa melihat ketersediaan sarana transportasi umum dari atau ke stasiun LRT.
"Ketika LRT beroperasi penumpang tentunya butuh akses cepat, begitu mereka turun dari stasiun maka harus sudah ada angkutan umum menunggu di bawahnya, begitu pula sebaliknya penumpang dari daerah ada angkutan yang membawanya ke stasiun juga, jadi perlu ada pola operasi dan penyesuaian jadwal, itu yang kami integrasikan," ujar Zulmafendi di Palembang, Selasa.
Menurutnya saat ini pihaknya baru menyelesaikan pola operasi dan jadwal LRT dengan angkutan umum lain, sedangkan tarif LRT masih menunggu keputusan menteri perhubungan.
Rencananya harga tiket LRT terbagi dua harga, dari OPI ke Bandara SMB II langsung Rp10.000, dan dari OPI sampai Asrama Haji Rp5.000 begitu pula sebaliknya, tarif tersebut di subsidi pemerintah.
"Kalau misalnya setelah 6 bulan ekspektasi jumlah penumpang tercapai atau diatas itu, maka hitungan subsidi melihat selisih, misalnya tarif LRT naik Rp7.000 tapi kesanggupan masyarakat Rp5.000 maka subsidi pemerintah Rp2.000, kalau sekarang LRT sebagai moda transportasi perintis masih disubsidi penuh pemerintah," ujar Zulmafendi.
Sementara Kepala Dinas Perhubungan Sumsel Nelson Firdaus mengatakan dari 13 stasiun LRT yang ada, baru 6 stasiun yang bisa untuk akses naik-turun penumpang.
"Jadi baru 6 saja yang bisa naik-turun dari stasiun ke Halte, itupun kami masih minta yang tangga turunnya masih di satu sisi, supaya sisi yang lain dipasang dulu tangga portabel. Halte transmusi juga kalau jauh akan dipakai yang portabel, artinya di geser ke bawah stasiun," kata Nelson.
Dia menjelaskan Dishub Kota Palembang sudah menginput data transportasi di wilayah tersebut ke dalam aplikasi android bernama Moovit yang bisa diunduh via playstore sehingga masyarakat bisa melihat ketersediaan sarana transportasi umum dari atau ke stasiun LRT.