Muladi imbau Akbar Tanjung kembali ke Khittah
Rabu, 26 Desember 2012 10:06 WIB
Partai Golkar (Antarasumsel.com/Grafis/Aw)
Jakarta (ANTARA Sumsel) - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Muladi mengimbau Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung agar kembali ke khittah dengan tidak menciptakan goncangan di internal partai
"Pak Akbar sebaiknya tidak lagi melontarkan wacana evaluasi calon presiden dari Partai Golkar, karena forum Rapimnas (rapat pimpinan nasional) sudah memutuskan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie sebagai calon presiden," kata Muladi di Jakarta, Selasa.
Muladi menjelaskan, akhir-akhir ini Akbar Tandjung sering melontarkan wacana agar pencalonan Aburizal sebagai calon presiden dievaluasi sehingga membuat situasi tidak kondusif di internal Partai Golkar.
Dalam waktu dekat, kata dia, DPP Partai Golkar akan melakukan rapat harian untuk mengevaluasi semua hal yang berkembang, termasuk pernyataan Akbar Tandjung.
"Ada kemungkinan DPP Partai Partai Golkar akan memberikan teguran dan sanksi kepada Akbar Tandjung jika masih melakukan pelanggaran AD/ART partai," katanya.
Namun Muladi berharap Akbar Tandjung bisa kembali ke khittahnya sehingga tidak sampai diberikan teguran dan sanksi.
Mantan Gubernur Lemhanas ini menegaskan, tidak ada seorangpun yang dapat membatalkan Aburizal Bakrie sebagai calon presiden dari Partai Golkar, kecuali dirinya sendiri.
Jika Akbar Tandjung masih terus melontarkan wacana yang bisa membuat situasi internal partai menjadi tidak kondusif, menurut dia, maka DPP Partai Golkar bisa memberikan sanksi mulai dari teguran hingga pemberhentian
"Sanksi teguran saja sudah sangat keras bagi Pak Akbar, apalagi jika sampai diberhentikan," katanya.
Muladi menilai, apa yang disampaikan Akbar Tandjung bukan lagi sebagai kritik yang objektif dan konstruktif tapi lebih kepada kritik destruktif karena bertentangan dengan AD/ART partai.
Dikatakannya, penetapan Aburizal Bakrie sebagai calon presiden dari Partai Golkar sudah final dan sesuai dengan AD/ART partai, sehingga sudah seharusnya mesin partai, termasuk Dewan Pertimbangan, ikut bergerak menyukseskan keputusan itu.
"Wacana evaluasi yang terus dilontarkan Pak Akbar ke publik menimbulkan gejolak di internal partai sehingga menjadi destruktif," katanya.
Menurut dia, wacana yang dilontarkan Akbar Tandjung membangkitkan emosi para pengurus di daerah.
"Ini tidak bernar," katanya.
Jika Akbar Tandjung ingin agar Partai Golkar menjadi besar seharusnya turut menjaga AD/ART partai, bukannya malah berusaha mendikte DPP dengan mengirim surat dan berbicara ke publik.
Ia menilai langkah yang dilakukan Akbar Tandjung menimbulkan situasi saling mencurigai diantara kader Partai Golkar, padahal seharusnya bisa solid.
"Melalui rapat harian yang akan segera diselenggarakan, sasarannya untuk evaluasi sekaligus menyatukan faksi-faksi yang muncul di internal partai," katanya.
Muladi tidak menginginkan Partai Golkar mengalami kutukan pengkhianatan seperti yang terjadi pada era Presiden Soeharto hingga turunnya Jusuf Kalla dari posisi ketua umum.
Menurut dia, Partai Golkar saat ini tengah dalam ujian berat, karena harus menghadapi tantangan dari eksternal maupun internal partai.
(R024/S024)
"Pak Akbar sebaiknya tidak lagi melontarkan wacana evaluasi calon presiden dari Partai Golkar, karena forum Rapimnas (rapat pimpinan nasional) sudah memutuskan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie sebagai calon presiden," kata Muladi di Jakarta, Selasa.
Muladi menjelaskan, akhir-akhir ini Akbar Tandjung sering melontarkan wacana agar pencalonan Aburizal sebagai calon presiden dievaluasi sehingga membuat situasi tidak kondusif di internal Partai Golkar.
Dalam waktu dekat, kata dia, DPP Partai Golkar akan melakukan rapat harian untuk mengevaluasi semua hal yang berkembang, termasuk pernyataan Akbar Tandjung.
"Ada kemungkinan DPP Partai Partai Golkar akan memberikan teguran dan sanksi kepada Akbar Tandjung jika masih melakukan pelanggaran AD/ART partai," katanya.
Namun Muladi berharap Akbar Tandjung bisa kembali ke khittahnya sehingga tidak sampai diberikan teguran dan sanksi.
Mantan Gubernur Lemhanas ini menegaskan, tidak ada seorangpun yang dapat membatalkan Aburizal Bakrie sebagai calon presiden dari Partai Golkar, kecuali dirinya sendiri.
Jika Akbar Tandjung masih terus melontarkan wacana yang bisa membuat situasi internal partai menjadi tidak kondusif, menurut dia, maka DPP Partai Golkar bisa memberikan sanksi mulai dari teguran hingga pemberhentian
"Sanksi teguran saja sudah sangat keras bagi Pak Akbar, apalagi jika sampai diberhentikan," katanya.
Muladi menilai, apa yang disampaikan Akbar Tandjung bukan lagi sebagai kritik yang objektif dan konstruktif tapi lebih kepada kritik destruktif karena bertentangan dengan AD/ART partai.
Dikatakannya, penetapan Aburizal Bakrie sebagai calon presiden dari Partai Golkar sudah final dan sesuai dengan AD/ART partai, sehingga sudah seharusnya mesin partai, termasuk Dewan Pertimbangan, ikut bergerak menyukseskan keputusan itu.
"Wacana evaluasi yang terus dilontarkan Pak Akbar ke publik menimbulkan gejolak di internal partai sehingga menjadi destruktif," katanya.
Menurut dia, wacana yang dilontarkan Akbar Tandjung membangkitkan emosi para pengurus di daerah.
"Ini tidak bernar," katanya.
Jika Akbar Tandjung ingin agar Partai Golkar menjadi besar seharusnya turut menjaga AD/ART partai, bukannya malah berusaha mendikte DPP dengan mengirim surat dan berbicara ke publik.
Ia menilai langkah yang dilakukan Akbar Tandjung menimbulkan situasi saling mencurigai diantara kader Partai Golkar, padahal seharusnya bisa solid.
"Melalui rapat harian yang akan segera diselenggarakan, sasarannya untuk evaluasi sekaligus menyatukan faksi-faksi yang muncul di internal partai," katanya.
Muladi tidak menginginkan Partai Golkar mengalami kutukan pengkhianatan seperti yang terjadi pada era Presiden Soeharto hingga turunnya Jusuf Kalla dari posisi ketua umum.
Menurut dia, Partai Golkar saat ini tengah dalam ujian berat, karena harus menghadapi tantangan dari eksternal maupun internal partai.
(R024/S024)
Pewarta :
Editor : AWI-SEO&Digital Ads
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia usulkan kepala daerah dipilih DPRD
06 December 2025 8:59 WIB
Golkar Sumsel sebut tak ada perubahan dukungan pasca mundur Airlangga
12 August 2024 19:07 WIB, 2024
Hasto: PDIP buka opsi koalisi dengan Gerindra dan Golkar pada Pilkada 2024
01 April 2024 15:40 WIB, 2024