Jakarta  (ANTARA Sumsel) - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri melihat penetapan Emir Moeis sebagai tersangka kasus suap PLTU Tarahan, Lampung secara tiba-tiba sarat dengan kepentingan politis dan merupakan tindakan yang tidak adil.

"Kenapa Emir tiba-tiba dicekal? Tiba-tiba menjadi tersangka? Saya sangat terperangah ketika mendengarnya. Apa sebenarnya persoalannya?" kata Megawati di Kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat.

Megawati juga sempat memanggil Emir dan menanyakan apa yang terjadi. "Emir menjawab dirinya tak tahu. Kalau hukum sudah dipermainkan. Ini artinya sangat politis," katanya.

Ketua Komisi XI DPR Emir Moeis tetap membantah terlibat dalam kasus suap PLTU Tarahan, Lampung, meski Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan sebagai tersangka.

"Hingga saat ini, saya tidak tahu apa yang disangkakan. Saya tahunya saja dari televisi," kata Emir, di sela-sela buka puasa bersama di DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat.

Ia mengaku, kasus tersebut terjadi pada 2002, jauh sebelum dia menjadi Panitia Anggaran di DPR, sehingga perlu dilihat dulu aliran dananya.

"Makanya saya ingin melihat dulu, aliran dananya sebenarnya ke mana. Karena ketika saya cek ke rekening, saya tak lihat tuh," lanjut Emir.

Ditanya terkait penggeledahan di rumah dan tempat kerjanya, Emir mengaku mengetahuinya. Dia bahkan menyerahkan beberapa surat, komputer dan laptopnya untuk diperiksa.

"Saya juga siap kalau KPK sewaktu-waktu memanggil," ujarnya.

Emir menambahkan, dirinya juga tidak ada hubungan dengan tiga perusahaan yang saat ini terlibat kasus tersebut.

Saat menjabat anggota Panitia Anggaran DPR RI 2004-2009, Emir diduga menerima suap terkait pembahasan anggaran proyek PLTU Tarahan.

Oleh karena itu, KPK telah menetapkan Emir sebagai tersangka dan mencegah Emir ke luar negeri. KPK juga mencegah Direktur Utama PT Artha Nusantara Utama Zuliansyah Putra Zulkarnain dan General Manager PT Indonesian Site Marine Reza Roestam Moenaf.

Proyek pembangunan PLTU Tarahan mulai dikerjakan September 2004. Proyek yang dimaksudkan untuk mengatasi krisis listrik di selatan Sumatera ini dibiayai dana APBN, yang menghabiskan dana lebih dari 200 juta dolar Amerika. (ANT/S037)