#MK

Kumpulan berita mk, ditemukan 1635 berita.

MK tegaskan orang tua kandung ambil paksa anak bisa dipidana

Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa orang tua kandung yang mengambil anak secara paksa tanpa hak atau izin dapat dipidana, sebab tindakan tersebut termasuk dalam Pasal 330 ayat (1) Kitab ...

Menunggu kejutan-kejutan hingga pukul 23.00 WIB

Keputusan terakhir Mahkamah Konstitusi yang menurunkan ambang batas perolehan suara Pemilu Legislatif 2024 dari 20 persen menjadi 7,5 persen untuk syarat pencalonan kepala daerah telah mengubah ...

Ibu Megawati minta Ahok tak banyak nyerocos ke publik

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meminta Ketua DPP Bidang Perekonomian PDIP Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tak banyak berbicara ke publik. Hal itu disampaikan Megawati dalam ...

KPU Sumsel tetapkan syarat minimal suara sah parpol 7,5 persen

KPU Sumatera Selatan (Sumsel) menetapkan dan telah menghitung syarat minimal suara sah partai politik peserta Pemilu 2024 untuk mengusung bakal calon gubernur dan wakilnya pada Pilkada Sumsel 2024 ...

Megawati: Ngapain saya disuruh dukung Pak Anies Baswedan?

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mempertanyakan alasan terkait dengan dirinya yang diminta untuk harus mengusung Anies Baswedan pada Pilkada Jakarta 2024. Hal itu disampaikan ...

Istana: Jalankan demokrasi dengan tetap pikirkan kepentingan umum

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan/Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi berharap semua pihak dapat menjalankan peran dalam demokrasi dengan tetap memikirkan kepentingan umum. ...

Sejumlah komika ikut ramaikan unjuk rasa di depan gedung DPR RI

Sejumlahkomika ikut meramaikan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR, Jakarta Pusat, Kamis, untuk berpartisipasi dalam pengawalan terhadap dua putusan krusial Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ...

Judicial Review UU PPSK berlanjut, fokus pada dua ketentuan

Seorang Dosen dan mahasiswa mengajukan Judicial Review (JR) terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) ke Mahkamah Konstitusi. ...

Pakar hukum: Dua putusan MK beri anginsegar demokrasi elektoral

Pakar hukum tata negara Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda Herdiansyah Hamzah menyatakan bahwa dua putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK) terkait persyaratan pencalonan kepala daerah ...

Pengamat: Putusan Mahkamah Konstitusi ubah politik di daerah

Dosen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unibersitas Indonesia (FISIP UI) Aditya Perdana menilai Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 akan mengubah peta politik di berbagai daerah. ...