"Termasuk meminimalisir penyimpangan Dana Desa (DD) sehingga diharapkan dapat membawa perubahan ekonomi yang positif bagi desa," katanya.
Melalui penandatanganan MoU ini diharapkan permasalahan hukum dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan dan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat diselesaikan dengan baik.
"Hal ini juga untuk membantu Pemkab OKU dalam menghindari keterlambatan dan inefisiensi dalam menyelesaikan masalah hukum, sehingga dapat fokus pada tugas-tugas lainnya," ujarnya.
Sementara, Kepala Kejari OKU Choirun Parapat menjelaskan, penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan langkah penting dalam mengoptimalkan kewenangan yang diberikan negara.
Ia menegaskan bahwa Kejaksaan Negeri OKU siap membantu pemerintah daerah setempat dalam menangani berbagai permasalahan hukum, baik perdata maupun tata usaha negara.
Kejaksaan Negeri OKU juga saat ini memiliki inovasi pelayanan berupa konsultasi hukum dan pelayanan hukum secara gratis yang dikemas secara digitalisasi yang dapat diakses melalui website Halo JPN.
"Dengan adanya Halo JPN tersebut tentunya sangat membantu untuk memberikan solusi terbaik bagi permasalahan hukum yang dihadapi oleh masyarakat Kabupaten OKU," ujar dia.
Pemkab OKU gandeng kejaksaan tangani hukum perdata
Penandatanganan kesepakatan bersama (MOU) antara Pemkab OKU dan Kejaksaan Negeri OKU dalam penanganan hukum perdata dan tata usaha negara, Jumat. (ANTARA/Edo Purmana)
