KAI Palembang komitmen selesaikan dan kelola baik aset negara

Palembang (ANTARA) - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divre III Palembang berkomitmen atas penyelesaian dan pengelolaan aset negara di area operasional perusahaan.

Manager Humas PT KAI Divre III Palembang Aida Suryanti di Palembang, Selasa, mengatakan, sebagai upaya dalam menyelamatkan dan mengoptimalkan serta penyelesaian masalah aset negara yang berada di wilayah Divre III Palembang, KAI Divre III melakukan berbagai upaya dari upaya preventif, persuasif maupun represif dalam penyelesaian maupun pengelolaan nya sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.

Ia menjelaskan penyelesaian permasalahan aset KAI memegang prinsip kehati-hatian dengan melakukan berbagai upaya, dimulai dari upaya preventif dengan pemetaan batasan tanah yang masuk dalam grondkaart, MoU dengan BPN untuk pensertipikatan, MoU dengan KPK, Kejaksaan dan kewilayahan TNI/Polri.

“Termasuk dalam penyelesaian pemberian kompensasi tali kasih warga dari pengembangan wilayah Kramasan Kertapati,” jelasnya

Ia mengatakan pengembangan Kramasan Kertapati merupakan salah satu proyek strategis nasional (PSN) dan juga merupakan penugasan pemerintah kepada PTKAI untuk pengembangan angkutan batubara dalam mendukung penyediaan energi nasional wilayah Sumatera,Jawa dan Bali.

Terkait pemberian kompensasi tali asih telah sesuai aturan yang berlaku, apalagi dasar kepemilikan lahan KAI di Kramasan kuat dalam hukum karena ada dalam Grondkaart. KAI berkomitmen untuk menyelesaikan penugasan dari pemerintah sesuai aturan yang berlaku, ungkap Aida. Setiap tahapan proses penyelesaian terkait aset negara, KAI menetapkan aturan yang tegas termasuk pelanggaran integritas yang dilakukan.

“PT KAI Divre III Palembang terus mendukung Pemerintah dalam melaksanakan program strategis nasional yang salah satunya membangun fasilitas pendukung dengan tujuan memperlancar distribusi logistik untuk peningkatan perekonomian nasional,” kata Aida.
 



Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: KAI Palembang komitmen atas penyelesaian dan pengelolaan aset negara