9 satker Kanwil Kemenkumham Sumsel berpredikat WBK

Palembang (ANTARA) - Sembilan satuan kerja (satker) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumatera Selatan telah membangun zona integritas dan berhasil meraih predikat wilayah bebas korupsi (WBK) dari Kemenpan RB.

"Berdasarkan data hingga September 2024, dari 29 Satker Pemasyarakatan dan Imigrasi yang ada di provinsi ini, sembilan di antaranya berpredikat WBK dan satu berpredikat wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM)," kata Kakanwil Kemenkumham Sumsel Ilham Djaya di Palembang, Rabu.

Melihat masih banyak yang belum meraih predikat WBK dan WBBM, Ilham mendorong satker di jajarannya yang tersebar di 17 kabupaten/kota di wilayah Sumsel untuk terus melakukan pembangunan zona integritas itu.

Untuk tahun ini, ada 14 satuan kerja pemasyarakatan dan imigrasi di Sumsel yang diusulkan untuk memperoleh predikat tersebut, namun hanya satu yang lulus dan direkomendasikan oleh Tim Penilai Internal Inspektorat Jenderal Kemenkumham RI untuk berlaga di ajang WBK/WBBM dan dinilai langsung oleh Tim Penilai Nasional Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Upaya satker untuk meraih zona integritas WBK/WBBM membuktikan jajaran lapas/rutan dan imigrasi di Sumsel telah menunjukkan komitmennya dalam pemberantasan korupsi serta mengedepankan pelayanan publik, katanya.

Sebelumnya pada awal September 2024 Kakanwil Ilham Djaya menugaskan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM yang dipimpin Kepala Bagian Program dan Humas Yulizar melakukan monev ke Lapas Kelas II A Lubuklinggau yang lulus penilaian satker usulan berpredikat WBK tahun ini.

"Lapas Lubuklinggau merupakan satu-satunya lapas di Sumsel yang lulus penilaian satker usulan berpredikat WBK. Agar sertifikatnya bisa diraih satker tersebut, tim kami akan mendukung melakukan berbagai persiapan," ujar Kakanwil Ilham.

Kepala Bagian Program dan Humas Yulizar menambahkan, untuk meraih predikat WBK pimpinan dan jajaran pegawai lapas di Bumi Silampari itu harus memperhatikan catatan-catatan penting dari tim penilai nasional.

Beberapa catatan penting itu pertama adalah komitmen pimpinan apakah mau berubah, jika mau berubah maka buktikan dengan perubahan pola pikir dan budaya kerja, pemenuhan data dukung, hingga pemberian pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Kemudian agar Lapas Lubuklinggau menciptakan inovasi pelayanan publik yang berdampak kepada masyarakat, sehingga mempermudah mereka ketika ingin menerima pelayanan.

Selain itu, penilaian masyarakat akan pelayanan juga merupakan hal yang penting. Untuk mengukur hal tersebut, diperlukan paramater kepuasan pelayanan melalui survei yang diisi oleh masyarakat secara transparan.

"Kita harus menerima masukan masyarakat mengenai layanan yang kita berikan. Pastikan masyarakat yang menjadi responden survei pelayanan agar dapat dihubungi oleh tim penilai dan memberikan pesan serta kesan yang diterima ketika menerima pelayanan dari Lapas Lubuklinggau," kata Kabag Program dan Humas Kanwil Sumsel itu.

Sementara Kepala Lapas Kelas II A Lubuklinggau Hamdi Hasibuan mengatakan pihaknya sangat berterima kasih atas pendampingan yang telah dilakukan tim kanwil.

"Kami menyambut baik pendampingan ini karena sangat penting untuk mengetahui kekurangan yang harus diperbaiki dan menjadi bahan evaluasi bagi kami," jelasnya.