Pj Bupati Muba ikuti forkonas percepatan hapus kemiskinan ekstrem

Palembang (ANTARA) - Penjabat (Pj) Bupati Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan, Apriyadi Mahmud bersama seluruh kepala daerah di Tanah Air mengikuti forum konsolidasi nasional (forkonas) percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

Forkonas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem 2024 ini diikuti Pj Bupati Muba secara virtual di Kantor Perwakilan Pemkab Musi Banyuasin di Palembang, Senin, didampingi Pj Sekda Musni Wijaya, Kadisdukcapil Demoon Hardian Eka Suza, Kepala DPPKB Mirwan Susanto, Kadin Kominfo Herryandi Sinulingga AP, Kadinsos Ardiansyah, Plt Kepala Bappeda Sunaryo, Plt Kadin Perkim Muhammad Ridho, Plt Kepala DPMD Erdian Syahri, dan Plt Kabag Prokopim Agung Perdana.

Apriyadi pada kesempatan itu menjelaskan bahwa pada tahun ini pihaknya fokus menghapus kemiskinan ekstrem yang tinggal sedikit sekitar 0,9 persen.

"Kemiskinan ekstrem di kabupaten yang dikenal dengan penghasil migas, sawit, dan karet itu yang tinggal 0,9 persen lagi diupayakan bisa tuntas pada 2024 ini," ujarnya.

Menurut dia, mengawali tahun ini persoalan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Muba menunjukkan tren positif. Berdasarkan data BPS Sumsel kemiskinan ekstrem di Muba bisa turun drastis dari tahun 2022 tercatat 4,7 persen dan di akhir 2023 bisa ditekan menjadi 0,9 persen.

Pengentasan kemiskinan ekstrem dibutuhkan keberlanjutan yang juga dimasifkan oleh seluruh pihak terutama di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD) jajaran Pemkab Muba.

"Alhamdulillah OPD di kabupaten ini berjamaah melakukan upaya-upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan program terobosan di masing-masing dinas/OPD," ujarnya.

Salah satu program yang menyasar langsung masyarakat miskin ekstrem di Muba yakni program bantuan tunai untuk masyarakat miskin (Bantu Umak)

"Alhamdulillah program Bantu Umak Rp325.000 per jiwa yang mulai dijalankan pada 2023 itu berdampak langsung ke masyarakat pra sejahtera kategori ekstrem pada tahun 2024 ini dilanjutkan," jelas Apriyadi.