Pangkalan Balai (ANTARA) - Penjabat (Pj) Bupati Banyuasin Muhammad Farid bersama seluruh kepala daerah di Sumatera Selatan menghadiri Rapat Koordinasi Pengawasan Pemerintah Daerah dalam rangka evaluasi perencanaan dan penganggaran tahun 2025 di Griya Agung, Palembang, Selasa (18/2)
Pj. Bupati Banyuasin pada kesempatan itu dengan didampingi oleh Inspektur Banyuasin Zakirin, Kepala BKPSDM Banyuasin Edhi Haryono dan menandatangani berita acara evaluasi perencanaan dan penganggaran pada Pemerintah Kabupaten Banyuasin yang disaksikan langsung oleh Pj. Gubernur Sumsel Elen Setiadi.
Dalam rapat ini juga disampaikan Surat Tugas Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2025 kepada seluruh kepala daerah.Dalam arahannya Elen Setiadi mengatakan prosedur perencanaan penggunaan serta evaluasi adalah bermuara pada penilaian BPK tentang penilaian/opini. Harapnnya, seluruh pemerintah daerah di Sumsel dapat mencapai opini dengan baik wajar tanpa pengecualian (WTP).
"Jadi bapak ibu sekalian, ini awal yang baik awal tahun anggaran, awal pemerintahan yang baru saya rasa perlu kita memberikan perhatian yang cukup, saya yakin kita semua akan mengarah ke pencapaian yang lebih baik, output yang dinilai adalah hasil dari WTP-nya. Untuk itu hari ini kita dapat pemaparan dari BPKP Sumsel tentang hal-hal apa yang perlu segera kita butuhkan untuk menjadi masukan para Walikota/Bupati dan Gubernur yang baru nantinya," kata dia.
Kepala Perwakilan BPKP Sumsel Sofyan Antonius menyampaikan berdasarkan Inpres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025 untuk dapat dilaksanakan dan disesuaikan sehingga seluruh program dapat dijalankan dengan baik sehingga nantinya tidak ada kendala dalam pelaksanaan.
"Kami berharap tidak ada lagi kesusahan dalam melakukan pemotongan anggaran dalam melaksanakan program ke depan. Seluruh Pemda yang ada di Sumsel diharapkan mendapatkan WTP, jangan sampai ada yang dari WTP jadi WDP," ujarnya.
