BPS: Hingga pertengahan Juli sensus pertanian Sumsel capai 76 persen

id sumsel,sensus pertanian,st 2023,bps sumsel

BPS: Hingga pertengahan Juli sensus pertanian Sumsel capai 76 persen

Pada tanggal 1 Juni-31 Juli 2023, Badan Pusat Statistik (BPS) melaksanakan Sensus Pertanian 2023 (ST2023) di seluruh Indonesia. (t) (ANTARA/HO-BPS)

Palembang (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatra Selatan mencatat realisasi Sensus Pertanian (ST) 2023 di wilayah itu mencapai 76 persen.

Kepala BPS Provinsi Sumatra Selatan Moh Wahyu Yulianto di Palembang, Sabtu, mengatakan realisasi pelaksanaan ST 2023 sejak 1 Juni 2023 hingga 13 Juli 2023 mencapai 28.664 satuan lingkungan setempat (SLS) atau 76 persen dari 37.364 target SLS.

Ia menjelaskan BPS Sumsel dalam melakukan ST 2023 itu mengerahkan sebanyak 6.200 orang petugas yang tersebar di 17 kabupaten/kota wilayah tersebut

Namun, petugas tersebut memiliki kendala dalam melakukan kendala dalam pendataan di lapangan, karena adanya unit usaha pertanian yang berbadan hukum.

”Unit usaha pertanian ini bukan hanya milik perorangan, akan tetapi ada juga unit usaha yang berbadan hukum milik swasta yang pabrik berada di Sumsel, namun kantor manajamennya berada di luar Sumsel, sehingga pendataan masih belum maksimal,” jelasnya.

Dalam mengatasi kendala tersebut, katanya, pihaknya memfasilitasi perusahaan-perusahaan tersebut dengan mengirimkan link website menjawab pertanyaan kuesioner dan mengirimkan dokumen yang dibutuhkan dalam pendataan ST 2023.

”Terkadang ada beberapa perusahaan yang masih lupa mengisi kuesioner tersebut, namun kami terus mengingatkan mereka untuk segera mengisinya, tetapi ada juga perusahaan yang koperatif, akan tetapi untuk koresponden tingkat perdesaan itu sudah baik dalam pelaksanaan ST 2023,” ucapnya. 

Berdasarkan capaian sensus di lapangan tersebut, pihaknya optimistis sampai batas akhir jadwal pendataan atau akhir Juli 2023 seluruh sasaran mampu terdata, kata Wahyu.

Pelaksanaan ST 2023 juga mengacu pada program badan pangan dunia atau FAO, dan telah dicanangkan oleh Presiden RI, Joko Widodo pada 15  Mei 2023 lalu di Istana Negara, Jakarta.

Presiden Jokowi menyatakan bahwa pertanian merupakan sektor yang strategis dan melibatkan hajat hidup orang banyak. Sehingga Presiden menegaskan perlunya akurasi data ST2023 untuk menghasilkan akurasi kebijakan.