Gubernur Sumsel targetkan IPM di akhir 2023 lampaui 70,90

Palembang (ANTARA) - Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mendorong lembaga pendidikan terus berkontribusi meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) yang saat ini masuk dalam kategori tinggi.

"IPM provinsi ini pada 2022 masuk dalam kategori tinggi yakni 70,90, diharapkan pada akhir 2023 bisa tumbuh lebih tinggi," kata dia di Palembang, Senin.

Dia menjelaskan peningkatan IPM tersebut ditopang beberapa indikator, seperti kesehatan, dimensi pengetahuan, harapan lama sekolah penduduk usia tujuh tahun ke atas, serta rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas.

Indeks pembangunan manusia tersebut pada tahun ini diupayakan meningkat lebih tinggi lagi dengan memperbaiki indikator penopang tersebut.

Kemudian, katanya, menyusun program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan prioritas yang bisa mendukung upaya Pemprov Sumsel meningkatkan IPM.

Pihaknya terus mendorong lembaga pendidikan dan indikator penopang lainnya terus berkontribusi melakukan berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan IPM.

Nilai IPM yang tinggi menandakan keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu daerah, oleh karena itu pihaknya terus berupaya meningkatkannya.

Sebelumnya, Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda mengatakan pada 2022 pihaknya berhasil meningkatkan IPM dari 78,3 menjadi 79,45 persen.

"Untuk meningkatkan IPM pada tahun ini dirancang sejumlah program Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang prioritas dijalankan organisasi perangkat daerah (OPD)," ujarnya.

Program prioritas itu yakni pembangunan infrastruktur, pariwisata, olahraga, zona integritas, investasi, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kreatif.

Penyusunan program prioritas tersebut, katanya, diarahkan bisa mendukung upaya Pemerintah Kota Palembang meningkatkan IPM.

Dia menjelaskan indeks pembangunan manusia merupakan indikator untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang.

Program prioritas Pemkot Palembang pada 2023 harus selaras dengan OPD.

"Setiap OPD tidak bisa lari dari program prioritas tersebut, bagi yang penyusunan program kerjanya tidak sesuai maka tidak akan disetujui," kata Fitrianti.