Palembang, Sumatera Selatan (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menilai perlunya kejelasan status infrastruktur jalan yang masuk dalam proyek transmigrasi satuan pemukiman (STP) di daerah setempat.
"Kejelasan status jalan satuan pemukiman tersebut penting guna memperjelas perawatannya menjadi tugas dan tanggung jawab siapa, apakah pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota ataupun provinsi," kata Gubernur Sumsel Herman Deru di Palembang, Selasa.
Menurut Deru, jalan satuan pemukiman merupakan bagian dari program transmigrasi era pemerintahan masa orde baru yang dikembangkan masuk dalam kategori jalan nonstatus.
Pemerintah Provinsi Sumsel mencatat jalan tersebut terbentang sepanjang 4 ribu kilometer yang ada pada wilayah 17 kabupaten dan kota di provinsi setempat.
“Kami sudah mengajukan ke Bappenas, kami masih menunggu ketetapan statusnya dari pusat (Bappenas), sehingga jelas beban perawatannya pun jelas ada di siapa,” kata dia.
Selain itu, pihaknya juga tengah melakukan koordinasi lintas sektoral terkait jalan satuan pemukiman ini. Ia menyebutkan, karena masuk dalam kategori jalan nonstatus dan letak keberadaannyapun beririsan dengan jalan sektor perkebunan, pertanian dan pertambangan yang tak sedikit belum sepenuhnya mantap.
“Kalau ini porosnya ditangani pemerintah kabupaten/kota maka akan ada penganggarannya. Tentu pula kami di Provinsi juga siap membantu melalui anggaran Bangubsus (Bantuan Gubernur Khusus) sesuai kemampuan kas daerah melalui usulan bupati/wali kota atau masyarakat,” ujarnya.
Dia menyatakan, perihal kemantapan kualitas infrastruktur jalan ini masuk dalam rencana prioritas Pemerintah Provinsi Sumsel sebagai komitmen mempercepat progress pembangunan sosial-ekonomi daerah.
Hal tersebut dibuktikan berdasarkan laporan Dinas PUPR Sumsel saat ini sudah lebih dari 90 persen kualitas jalan kategori provinsi dalam kondisi mantap, sementara untuk kategori jalan yang jadi tanggungjawab pemerintah pusat di Sumsel sudah mencapai 98 persen per triwulan pertama 2023.
“Ribuan triliun rupiah dana Bangubsus sudah dikucurkan beberapa tahun terakhir ini untuk jalan, jumlah itu tidak main-main. Maka disamping upaya pemerintah itu kami tentu pula mengimbau kepada masyarakat menyertainya,” katanya.
Herman Deru: Perlu kejelasan status jalan pemukiman transmigrasi
Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru (ANTARA/M Riezko Bima Elko P)
