Kemenperin ingatkan pemda optimalkan anggaran dekonsentrasi IKM

Palembang, Sumatera Selatan (ANTARA) - Kementerian Perindustrian mengingatkan setiap pemerintah daerah untuk mengoptimalkan serapan anggaran dekonsentrasi demi meningkatkan daya saing produk Industri Kecil Menengah (IKM) pada tingkat domestik hingga tembus pasar global.

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Reni Yanita, kepada wartawan di Palembang, Sumatera Selatan, Selasa, mengatakan pemerintah pusat melalui Kemenperin menggelontorkan anggaran dekonsentrasi senilai Rp49,05 miliar tahun 2023.

Anggaran dekonsentrasi itu disalurkan ke pemerintah daerah di bawah pengelolaan Dinas Perindustrian setempat yang difokuskan untuk pelaksanaan tiga aspek utama pemberdayaan IKM. Ketiga aspek tersebut meliputi pembinaan melalui kegiatan Satu Desa Satu Produk (One Village One Product /OVOP), penanganan kemiskinan ekstrem, pendataan Industri Kecil Mengengah (IKM) di setiap provinsi se-Indonesia.

“Tahun ini tahun resesi jadi seoptimal mungkin (anggarannya terserap) sehingga pelaku IKM kita berproduktivitas, untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik hingga ekspor, serta memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian Indonesia,” kata dia, seusai rapat koordinasi nasional pengarahan pengendalian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Ditjen IKMA tahun anggaran 2023.

Dia menyatakan pemerintah daerah mesti memperhatikan serius serapan anggaran ini sebab bila realisasinya masih berada di bawah nilai rata-rata tidak menutup kemungkinan alokasi tahun depan bakal dipangkas.

Begitupun sebaliknya, menurut dia, pemerintah pusat memberikan penambahan jumlah alokasi anggaran dekonsentrasi bagi daerah yang memperoleh capaian persentase tertinggi sebagai bentuk apresiasi atas kinerjanya.

Untuk diketahui, pada tahun 2022 jumlah realisasi anggaran Ditjen IKMA Kemenperin mencapai 98,68 persen dengan realisasi dekonsentrasinya sebesar 97,97 persen dari total anggaran Rp39,2 miliar.

Pihaknya mencatat satu provinsi yang realisasinya masih di bawah rata-rata 91.20 dan lima provinsi di bawah rata-rata realisasi Ditjen IKMA yakni 97,05 persen.

Kemudian untuk lima provinsi realisasi tertinggi rata-rata 99-100 persen antara lain yaitu Bengkulu, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat.

“Jadi kami berharap jangan ada lagi Kepala Dinas yang lambat membuat perencanaan dan laporan pertanggungjawaban seperti dari tahun 2022 kemarin. Tahun ini harus termotivasi lah untuk bangkit, yang baik ya dipertahankan. Apa lagi sekarang aturan PPKM COVID-19 sudah dicabut,” imbuhnya.

Dia memaparkan, Ditjen IKMA Kemenperin telah menumbuhkan 4.579 wirausaha baru (WUB) yang 2.572 di antaranya telah mendapatkan legalitas usaha sepanjang tahun 2022.

Kemudian menyalurkan fasilitas restrukturisasi mesin produksi dengan total nilai reimbursement Rp10,86 miliar kepada 99 pelaku IKM dengan produk yang dihasilkan di antaranya kosmetik, alas kaki, kopi, dan alat angkutan.

“Banyak hal lainnya, termasuk memfasilitasi pameran bagi 306 pelaku IKM dengan total transaksi selama eksibisi mencapai Rp46,9 miliar. Termasuk di Sumatera Selatan ini,” kata dia, dari rangkaian kegiatan tersebut Badan Pusat Statistik melaporkan IKM memberikan kontribusi terhadap PDB Nasional per triwulan ketiga tahun 2022 sebesar 3,82 persen.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Selatan Mawardi Yahya mengaku pihaknya sangat mengapresiasi telah dipercaya sebagai tuan rumah rapat koordinasi koordinasi nasional pengarahan pengendalian DIPA Ditjen IKMA tahun anggaran 2023, yang berlangsung 6-9 Februari 2023 di Kota Palembang.

Mawardi berharap para peserta yang terdiri dari Kepala Dinas Perindustrian dari 34 Provinsi dapat mencapai target realisasi serapan anggaran dari Ditjen IKMA semata untuk meningkatkan lagi daya saing produk IKM nasional.

“Jangan sampai nanti di kasih modal tapi tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Khususnya bagi Sumatera Selatan tahun lalu realisasi serapan anggarannya capai 99,61 persen, tahun ini target harus tercapai,” kata dia, didampingi Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perindustrian Sumatera Selatan Mega Nugraha.