Jayapura (ANTARA) - Badan Eksekutif Mahasiswa Republik Indonesia (BEM RI) mendukung rencana kenaikan harga Pertalite dan mengalihkan anggaran subsidi untuk pembangunan di berbagai sektor yang dibutuhkan masyarakat kelas bawah dan kegiatan produktif.
Koordinator Pusat BEM RI Abdul Muhtar, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, menyatakan alokasi anggaran subsidi energi yang sangat besar, yakni Rp502 triliun pada Tahun Anggaran 2022 dapat dialihkan untuk pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur energi, dan sektor produktif lain yang bersinggungan langsung dengan hajat hidup masyarakat miskin di negeri ini.
Baca juga: Jokowi mulai pembagian BLT pengalihan subsidi BBM di Jayapura
"Pemerintah perlu mengevaluasi penetapan anggaran subsidi energi yang sangat besar tersebut. Apalagi, sebagian besar anggaran subsidi energi itu, yakni sekitar 80 persen dinikmati masyarakat mampu atau orang-orang kaya," katanya.
Selain itu, katanya, Pemerintah harus berani dan tegas mengurangi subsidi energi dan direalokasi menjadi anggaran yang diperlukan masyarakat miskin seperti Bantuan Sosial (Bansos) atau Bantuan Langsung Tunai, fasilitas kesehatan dan pendidikan agar dana APBN lebih dirasakan masyarakat.
Baca juga: Pemberian BLT kompensasi kenaikkan harga BBM di Sumsel masih dikaji
"Alihkan subsidi dari si kaya ke si miskin yang benar-benar membutuhkan,” ujar Muhtar.
Menurut dia, perlu dilakukan penelitian, siapa sebenarnya mayoritas pengguna BBM Bersubsidi selama ini, apakah rakyat kecil atau golongan miskin.
Baca juga: Menhub sebut tiket pesawat murah bisa diterapkan meski ada wacana BBM naik
BBM bersubsidi, seperti Pertalite, katanya, pengguna terbesarnya hingga sekitar 80 persen adalah mobil pribadi atau masyarakat menengah ke atas. Sedangkan pengguna Pertalite dikategorikan mereka yang hanya bisa memiliki sepeda motor tidak lebih dari 30 persen.
Muhtar menyatakan, kenaikan harga BBM tidak dapat dihindari, demi menyelamatkan keuangan negara, apalagi dana subsidi BBM Tahun Anggaran 2022 juga akan terserap habis pada bulan November 2022.
Baca juga: BBM subsidi harus diarahkan tepat sasaran
"Jika pemerintah mempertahankan harga BBM dan gas bersubsidi seperti saat ini, yang jauh berada di bawah harga keekonomian, maka pada TA 2023 yang akan datang, pemerintah diharuskan untuk "top-up" Rp198 triliun, sehingga total subsidi dan kompensasi akan mencapai Rp700 triliun," ujarnya.
Terkait dampak kenaikan harga BBM akan memicu peningkatan harga barang kebutuhan pokok, dia menyatakan, solusi yang mungkin bisa ditempuh pemerintah adalah meringankan beban kenaikan harga itu, langsung pada rakyat kecil atau rakyat miskin dengan mengalihkan anggaran yang diperoleh dari pengurangan subsidi itu pada Bantuan Sosial (Bansos) pada rakyat miskin .
Pewarta : Subagyo
Editor : Hanni Sofia
Berita Terkait
Kilang Pertamina Plaju menyalurkan 148.000 KL BBM momentum Lebaran
Jumat, 26 April 2024 8:05 Wib
Pertamina Patra Niaga Sumbagsel pungkas Satgas Lebaran 2024
Senin, 22 April 2024 19:18 Wib
Pertamina sebut tak ada ketergantungan BBM Timur Tengah
Sabtu, 20 April 2024 7:30 Wib
Kebutuhan BBM jenis gasoline di Sumbagsel naik 26 persen
Rabu, 17 April 2024 23:32 Wib
Saat arus balik, Pertamina Sumbagsel pastikan distribusi BBM lancar
Sabtu, 13 April 2024 22:43 Wib
Kilang Pertamina Plaju pastikan suplai Avtur untuk penuhi aviasi arus balik
Sabtu, 13 April 2024 17:15 Wib
Kisah pekerja Pertamina ikut menjaga ketersediaan energi pada masa Lebaran
Sabtu, 13 April 2024 4:03 Wib
Kilang Pertamina Plaju targetkan suplai BBM gasoline 78.000 kl
Selasa, 9 April 2024 18:44 Wib