Kolombo (ANTARA) - Hingga April, dinasti Rajapaksa masih mendominasi politik Sri Lanka sebelum protes jalanan terhadap kelangkaan bahan bakar dan makanan mulai lepas kendali.
Presiden Gotabaya Rajapaksa memutuskan meninggalkan negara itu pada Rabu pagi, tanpa meninggalkan seorang pun dari anggota keluarga termasyhur itu dalam posisi berkuasa.
Rajapaksa bersumpah bulan lalu untuk tetap bertahan sampai akhir masa jabatan lima tahunnya pada 2024, meskipun selama masa jabatannya memicu kemarahan rakyat.
Ribuan warga Sri Lanka menyerbu kediaman resminya pada Sabtu, memaksanya lari tunggang langgang untuk bersembunyi dan setuju untuk mundur. Dia menyatakan akan mundur Rabu ini (13/7).
"Suatu hari ini pasti terjadi," kata Mallawaara Arachchi, pensiunan insinyur berusia 73 tahun, saat dia ikut berkeliaran di sekitar kediaman resmi perdana menteri yang pernah ditempati oleh kakak laki-laki Rajapaksa, Mahinda. Tapi kediaman megah itu sekarang juga telah diduduki oleh para pengunjuk rasa.
Baca juga: Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa kabur sebelum mengundurkan diri
"Mereka telah merampok segalanya dari rakyat," katanya. Tetapi dengan perginya keluarga (Rajapaksa) itu, "kita akan menjadi negara terbaik di dunia dalam waktu dekat".
Mahinda mengundurkan diri pada Mei, sehingga ikut pula mengakhiri tugas putranya Yoshith sebagai kepala staf. Putranya yang lain, Namal, kakak laki-laki Chamal dan adik laki-laki Basil dan Shasheendra, sudah lebih dulu mengundurkan diri sebagai menteri pada April.
Mantan menteri keuangan Basil, yang juga memegang kewarganegaraan AS, sempat dicegat di bandara ketika akan melarikan diri dari negara itu pada Selasa oleh pejabat imigrasi karena khawatir dengan tanggapan warga jika dia diizinkan pergi.
Negara berpenduduk 22 juta ini hampir tidak memiliki sisa dolar untuk mengimpor bahan bakar, gagal membayar miliaran dolar pinjaman luar negeri, inflasi mencapai 54,6 persen bulan lalu dengan prediksi yang lebih mengerikan, sementara sekolah dan kantor terpaksa tutup untuk menghemat bensin dan solar.
Ini adalah krisis politik dan ekonomi yang paling buruk yang melanda negara itu sejak kemerdekaan pada tahun 1948, termasuk selama perang saudara yang brutal di mana Gotabaya Rajapaksa, waktu itu sebagai menteri pertahanan, mengomandoi penumpasan pemberontak Macan Tamil pada 2009.
Sebagian besar kesalahan atas krisis tersebut ditimpakan pada pandemi COVID-19 yang menekan industri pariwisata dan mengeringkan arus pengiriman uang dari warga Sri Lanka yang bekerja di luar negeri.
Baca juga: Demonstran serbu rumah presiden Sri Lanka, sang Presiden Gotabaya Rajapaksa belum diketahui keberadaannya
Kebijakan pemotongan pajak yang diterapkan Rajapaksa justru meninggalkan lubang dalam bagi pendapatan negara dan larangan pupuk kimia merusak tanaman. Kebijakan itu akhirnya dicabut.
Pembicaraan dengan Dana Moneter Internasional untuk paket penyelamatan diperkirakan baru akan membuahkan hasil akhir tahun ini atau paling cepat tahun berikutnya, sehingga mendorong Sri Lanka untuk mencari lebih banyak bantuan dari tetangga India dan China.
Parlemen Sri Lanka akan memilih presiden baru pada 20 Juli.
Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe juga telah menawarkan untuk mengundurkan diri, dan jika itu terjadi, ketua parlemen akan menjadi penjabat presiden selama beberapa hari sesuai dengan konstitusi sebelum pemilihan selesai.
“Sri Lanka berada di wilayah yang belum bisa dibayangkan, kami belum pernah melihat tingkat volatilitas ini,” kata Bhavani Fonseka, peneliti senior di lembaga think tank Center for Policy Alternatives yang berbasis di Kolombo.
"Kecuali presiden dan perdana menteri mengundurkan diri, kami melihat ketidakstabilan yang berkepanjangan. Apa yang telah kami lihat sejauh ini tidak akan berarti apa-apa dibandingkan dengan apa yang bisa terjadi nanti," kata Fonseka.
Baca juga: Sri Lanka bangkrut, masyarakat dan WNI antre berjam-jam dapatkan BBM dan gas
Sumber: Reuters
Editor : Agus Setiawan
