Riau siapkan pemulangan WNI dari Malaysia

Pekanbaru (ANTARA) - Asisten I Setdaprov Riau Jenri Salmon Ginting menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau kini terus mematangkan berbagai persiapan terkait pemulangan Warga Negara Indonesia (WNI) dari Malaysia melalui Pelabuhan Kota.

"Persiapan tersebut antara lain melakukan pengecekan lokasi penampungan isolasi di Kota Dumai, berikutnya pengecekan atas semua persiapan akomodasi, transportasi dan kesiapan dari tim medis yang memeriksa WNI yang datang dari Malaysia tersebut," kata Jenri Salmon Ginting kepada wartawan di Pekanbaru, Kamis.

Dia mengatakan, semua persiapan di Kota Dumai sudah dicek, terkait akomodasi, transportasi, juga kesiapan tim medis di Dumai atas pemulangannya TKI dari Tanjung Pinang atau dari Batam melalui jalur laut.

Jenri menambahkan pihaknya juga telah membentuk tim satgas untuk persiapan pemulangan WNI dari Malaysia dan akan berkoordinasi dengan instansi terkait khusus instansi di Kota Dumai menyangkut jumlah WNI dari Malaysia ke Riau, Indonesia.

"Untuk jumlah WNI dari malaysia yang akan pulang ke Indonesia seberapa banyak akan dikoordinasikan dengan instansi yang terkait," katanya.

Sebelumnya, dalam rakor terkait persiapan penanganan ketibaannya WNI dari Malaysia secara virtual, Kamis (04/8) Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha mengatakan ada dua proses pemulangan yang selama ini dilakukan, yang pertama adalah WNI yang berada di referensi imigrasi dan yang kedua WNI pulang melalui program legalitas ataupun pulang secara mandiri.

Judha Nugraha menyebutkan tujuan rapat koordinasi bersama pusat dan daerah terutama daerah asal WNI dari Malaysia untuk melakukan perlindungan terhadap WNI di luar negeri khususnya di Malaysia.

Semua protokol kesehatan termasuk kesiapan dari daerah asal dapat dibantu dan dipastikan proses perlindungan bisa tertangani dan berjalan dengan lancar.

Sementara itu, Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler (Protkons) Andy Rachmianto mengatakan terjadinya krisis politik akibat COVID-19 di Malaysia memberikan konsekuensi dan dampak langsung kepada WNI.

"Ini merupakan tanggung jawab kita dalam memberikan perlindungan bagi WNI dan PMI kita yang berada di Malaysia. Disamping itu baru-baru ini pemerintah Malaysia telah mengumumkan perpanjangan kebijakan Rekalibrasi sampai akhir Desember 2021, sementara kebijakan lockdown yang sudah dimulai pada awal Juni masih berlangsung," katanya.

Tentunya dengan kebijakan lockdown dan perpanjangan program rekalibrasi di Malaysia memberikan dampak dan tekanan yang cukup besar kepada WNI di Malaysia yang ingin kembali ke Indonesia. Sedangkan untuk kepulangan WNI dari Malaysia dilakukan melalui jalur laut, darat dan udara.