Pemkot Palembang tinjau ulang RPJMD akibat COVID-19

Palembang (ANTARA) - Pemerintah Kota Palembang, Sumsel, meninjau ulang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023 akibat pandemi COVID-19 yang menekan perekonomian selama semester I 2020.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda Litbang) Kota Palembang Harrey Hadi di Palembang, Selasa, mengatakan bahwa peninjauan ulang (review) RPJMD tersebut mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang membolehkan review dilakukan setelah dua tahun beberjalan.

"Secara regulasi dan substansi kami harus realistis, jangan sampai target makro dan mikro dalam RPJMD tidak tercapai, karena seluruh dunia terkena COVID-19 maka kami rasa perlu untuk me-review RPJMD," ujarnya kepada ANTARA.

Menurut dia, proses review RPJMD masih berjalan dan akan difinalisasi pada Oktober 2020 sehingga belum dapat dipublikasikan detailnya, namun beberapa program Pemkot Palembang kemungkinan targetnya akan dikurangi.

Tetapi untuk program-program yang ada dalam RPJMN 2020-2024 seperti restorasi Sungai Sekanak Lambidaro dan pembangunan Jembatan Layang Simpang Sekip tetap bertahan karena dipastikan mendapat pembiayaan dari pemerintah pusat, kata dia, mengingat fungsinya sangat dibutuhkan untuk mempermudah aksesibilitas sektor ekonomi.

Sementara, pihaknya juga mulai melanjutkan program-program dan menggerakkan belanja modal untuk memaksimalkan serapan APBD dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi di tengah penanganan COVID-19 pada sisa semester 2020.

Sebab selama semester I 2020 pertumbuhan ekonomi di Kota Palembang yang disimulasikan bersama tim ahli Universitas Sriwijaya (Unsri) tercatat masih positif pada kisaran 4-5 persen, atau turun dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada 2019 yakni 5,9 persen.

"Kami berupaya pertumbuhan ekonomi di akhir 2020 tetap pada rentang 4-5 persen untuk bekal pemulihan di 2021 yang mungkin kondisinya masih sulit," tambahnya.

Selain itu, Pemkot Palembang mulai mengembalikan dana sisa realokasi COVID-19 sebesar Rp380 miliar ke dinas-dinas untuk mengoptimalkan belanja modal dengan sisa anggaran yang ada, 15-20 persen di antaranya diporsikan untuk infrastruktur terutama perbaikan dan penambahan akses jalan kota.

"Kami juga menggerakkan belanja modal untuk menstimulus UMKM agar tetap bertahan dan bahkan diharapkan berkembang setelah COVID-19 mereda," kata Harrey menjelaskan.