Sumsel kawal kebijakan pembangunan sejalan RPJMD

Rabu, 13 April 2022 21:57 WIB

Jajaran Pimpinan Daerah menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumsel Tahun 2023 di Palembang, Rabu (13/4/22). (ANTARA/HO-Pemprov Sumsel)

Palembang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengawal kebijakan yang dihasilkan pemerintahan di kabupaten/kota sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan, kebijakan pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan juga harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan kebijakan pemerintah pusat.

“Arah pembangunan di Sumsel tak boleh keluar dari frame RPJMD dan RPHPD,” kata Herman Deru pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumsel Tahun 2023 di Palembang, Rabu.

Ia mengatakan, Musrenbang ini bertujuan untuk menyempurnakan beragam perencanaan yang sudah disusun karena terkadang masih dijumlah beberapa sektor yang tak tersentuh.

Dengan begitu, pembangunan diharapkan akan merata sehingga dapat menyejahterakan masyarakat.

Menurut Herman Deru, visi “Sumsel Maju untuk Semua” akan terus dikebut melalui empat prioritas daerah hingga 2023, yakni meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan kesejahteraan ekonomi, pembangunan infrastruktur dan wilayah berbasis lingkungan dan tata ruang, serta reformasi birokrasi dan stabilitas daerah.

Musrenbang RKPD ini mempertemukan para pemangku kepentingan mulai dari pemerintah pusat, Pemprov Sumsel dan Pemkab/Pemkot se-Sumsel.

Oleh sebab itu, diharapkan akan disepakati program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan tahun 2023 berserta pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi.

Menurutnya, penting bagi pemkab/pemkot untuk mengalokasikan dana keuangan daerah dengan tepat sasaran.

Akan tetapi, jika dana yang tersedia di kabupaten/kota tidak mencukupi maka pemprov akan membantu agar terjadi akselerasi pembangunan di kabupaten/kota.

“Gunakan keuangan daerah dengan sebijak mungkin agar hasilnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat,” kata dia.

Sementara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumsel Firmansyah mengatakan perumusan RKPD Provinsi Sumsel tahun 2023 dilakukan dengan berbagai kegiatan meliputi Sinkronisasi Perencanaan Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui Musrenbang Kabupaten/Kota, Sinkronisasi Perencanaan Nasional dengan Provinsi.

Selanjutnya, menghadiri Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Nasional (Rakortekrenbangnas) dan Kickoff RKP Tahun 2023.

Kemudian Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik RKPD Provinsi Sumsel Tahun 2023.

Rancangan RKPD Provinsi Sumsel tahun 2023 yang telah disusun selanjutnya akan disempurnakan melalui Musrenbang ini berdasarkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan.

“Hasil Musrenbang akan dirumuskan dalam berita acara kesepakatan yang akan ditandatangani oleh perwakilan stakeholder yang hadir,” katanya.

Pada tahun 2023, ia menerangkan, terdapat beberapa target Sumsel yakni pertumbuhan ekonomi mencapai 5,60 persen, tingkat kemiskinan turun menjadi 10,27 persen, tingkat pengangguran terbuka menurun menjadi 3,08 persen, Indeks Pembangunan Manusia meningkat menjadi 74,31, dan Indeks Gini menurun menjadi 0,26.