Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad meminta pemerintah segera membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan menurunkan bunga bank hingga menjadi satu persen, sebagai stimulus pemulihan ekonomi akibat COVID-19 dapat berjalan lebih cepat.
"Apabila pemerintah mau mengambil sikap seperti itu, saya yakin pemulihan ekonomi tidak akan sampai tiga tahun seperti yang diprediksikan," kata Fadel dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Dalam Diskusi Empat Pilar dengan tema "Adaptasi New Normal" di Media Center, Kompleks Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Senin (6/7/2020).
Menurut dia, saat ini hampir semua pengusaha dalam keadaan yang sulit dan tidak likuid karena tanpa adanya keberanian dari pemerintah memberi subsidi, maka perekonomian tidak likuid.
Ial memperkirakan pemerintah hanya perlu dana Rp200 triliun untuk menyuntik bunga bank, namun perekonomian nasional akan segera pulih dalam waktu singkat.
Fadel menjelaskan dirinya ketika menjadi Ketua Komisi XI DPR RI berupaya menurunkan bunga bank dari 22 persen menjadi 11 persen, dengan langkah itu, perekonomian bisa lebih cepat tumbuh.
"Itu saya yang punya ide, saat itu harus berbicara dengan Menteri Keuangan dan membahas dengan anggota Komisi XI DPR RI. Dalam pertemuan-pertemuan yang ada kita dorong agar ada subsidi bunga bank," katanya.
Dia menjelaskan, saat itu pemerintah tidak berani mengeluarkan subsidi untuk bunga bank sebab selama ini yang ada adalah subsidi listrik, BBM, dan lainnya.
Namun, menurut dia, setelah melalui proses akhirnya turun juga subsidi bunga bank sebesar Rp16,8 triliun, dan saat ini bunga bank disebut tinggal sebesar tujuh persen.
Berita Terkait
BMKG: Sistem informasi hidro-meteorologi RI layak jadi percontohan
Rabu, 24 April 2024 8:12 Wib
KPU tetapkan Prabowo-Gibran sebagai pasangan calon terpilih pada Rabu
Senin, 22 April 2024 17:05 Wib
Bawaslu RI: Penyelenggara pemilu wajib ikuti putusan MK
Minggu, 21 April 2024 11:33 Wib
Analis: Konflik Iran-Israel berpotensi ganggu pertumbuhan ekonomi RI
Kamis, 18 April 2024 13:10 Wib
KPU sebut penyelenggaraan Pemilu 2024 sudah sesuai undang-undang
Senin, 15 April 2024 19:45 Wib
RI resmi beli dua unit kapal selam Prancis, produksinya di PT PAL
Jumat, 5 April 2024 2:05 Wib
Dini: Menteri tak perlu izin presiden untuk penuhi panggilan MK
Selasa, 2 April 2024 11:13 Wib
Wacana ibu kota legislatif, pakar sebut lebih baik fokus pindah IKN
Senin, 1 April 2024 9:35 Wib