Kekecewaan terhadap hasil pemilu bisa diselesaikan jalur hukum, kata Menhan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertahanan (Menhan), Ryamizard Ryacudu mengharapkan bila ada kubu pasangan calon presiden dan wapres yang kecewa terhadap hasil Pemilu 2019 bisa diselesaikan melalui jalur hukum.

"Begini ya, kalau kita warga negara yang baik, selesaikan masalah dengan hukum. Kalau tidak puas, buka bersama-sama. Mana yang kurang kalau dia misalnya bilang begitu, KPU dan lain-lain sampaikan, oh ini memang curang. Oh ini tidak curang... ya kalau tidak curang, ya semua terima... begitu. Harus terima. Pokoknya, pokoknya, nggak bagus. Harus ada bukti hukum," kata Ryamizard kepada wartawan, di Gedung Kemhan, Jakarta, Rabu.

Ia mengaku saat ini belum menerima laporan apapun mengenai pergerakan masyarakat untuk melakukan "people power". Ia pun menyebut tak mendapat indikasi bahwa gerakan ini mengarah ke aksi makar.

Ryamizard berharap gerakan "people power" yang berjalan inkonstitusional tidak terjadi karena dapat merusak persatuan bangsa Indonesia.

"Ya mudah-mudahan nggak ada, kalau ada ya selesai secara hukum. Saya Menteri Pertahanan tidak suka itu. Karena kenapa? 'people power' itu merusak bangsa ini," kata mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) ini.

Namun ia menegaskan siap mengambil tindakan keras, jika memang aksi ini berakhir makar.

"Mudah-mudahan tidak ada, kalau 'people power' dipaksakan, ya, itu makar. Kalau makar ada hukumannya. Jadi sesuatu yang dipaksa-paksakan, itu harus ada hukumnya," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Ryamizard berharap hingga penetapan hasil Pemilu 2019 proses penghitungan suara berlangsung aman dan damai.

Ryamizard mengaku mengaku kenal dengan kedua calon presiden, baik Joko Widodo maupun Prabowo Subianto, sehingga hasil penetapan akan berlangsung aman.

"Saya rasa tidak (rusuh) lah. Bangsa ini mengerti, baik satu atau dua, tidak akan sampai begitu. Kecuali ada orang-orang tertentu, lain, di luar kelompok itu. Pak Jokowi saya tahu orangnya. Pak Prabowo saya juga tahu orangnya, satu leting kok. Empat tahun sama-sama, kemudian puluhan tahun sama-sama. Nggak mungkin begitu-begitu," katanya.

Wacana "people power" muncul pasca pemilihan presiden 2019. Salah satu pendukung calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, menyuarakan gerakan "people power", untuk memprotes Komisi Pemilihan Umum, yang mereka nilai telah berbuat curang.