Makassar (ANTARA) - Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin mendorong penerbitan peraturan presiden (Perpres) terkait penganggaran bagi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) agar dapat berperan semakin maksimal dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara kedepan.
"Kita memang harus siapkan rancangan Perpres untuk penganggaran FKUB. Meski masalah ini sebenarnya bukan ranah kami di Kementerian Agama," katanya saat memberikan sambutan pada pembukaan Konferensi Nasional V (2019) Forum Kerukunan Umat Bersatu (FKUB) Indonesia, di Makassar, Sabtu.
FKUB se-Indonesia memiliki permohonan agar pemerintah dapat menerbitkan Perpres terkait penganggaran bagi asosiasi tersebut.
Ia menjelaskan, untuk Perpres anggaran itu tentunya bersumber dari APBN namun pemerintah daerah juga sudah seharusnya ikut menyiapkan pendanaan dari APBD masing-masing.
Menurut dia, jika hanya alokasikan dana APBN, tentu terbatas. Sebab jika dari APBN maka harus dibagi secara merata di seluruh daerah.
Sementara kondisi di setiap daerah tentunya berbeda-beda seperti ada yang membutuhkan anggaran yang lebih besar karena tantangan ataupun program yang lebih banyak.
Untuk itu, dirinya mengaku selalu rutin menitipkan persoalan FKUB khususnya terkait kebutuhan anggaran kepada sejumlah pihak baik itu Mendagri ataupun para kepala daerah seperti gubernur dan wali kota.
"Jika hanya bersumber dari APBN maka tidak maksimal karena anggaran itu dibagi secara merata sementara karakteristik setiap daerah itu berbeda-beda," terangnya.
Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet mengatakan jika pemerintahan sama semua dengan Gubernur Sulsel maka pihaknya tidak akan mengalami kesulitan anggaran.
"Sampai saat ini, kalau saja gubernur (seluruh Indonesia) sama dengan Gubernur Sulsel, maka tidak perlu ada permohonan (penerbitan kepres pendanaan FKUB)," ujarnya.
Berita Terkait
Hakim tolak gugatan praperadilan MAKI terhadap Polda Metro Jaya terkait Firli
Jumat, 5 April 2024 14:07 Wib
Hakim pertimbangkan pengabdian Hasbi Hasan di MA pada putusan pidana
Rabu, 3 April 2024 15:30 Wib
KPK panggil dua hakim agung dan panitera Mahkamah Agung terkait pencucian uang Gazalba Saleh
Senin, 25 Maret 2024 15:34 Wib
Majelis hakim tolak keberatan Karen Agustiawan
Senin, 4 Maret 2024 12:44 Wib
Hakim cecar Andhi Pramono karena beri jawaban tidak logis
Jumat, 1 Maret 2024 17:05 Wib
Kuasa hukum minta hakim bebaskan Dadan dari semua dakwaan dan tuntutan
Kamis, 29 Februari 2024 16:17 Wib
Hakim kabulkan pencabutan gugatan praperadilan mantan Wamenkumham
Rabu, 20 Desember 2023 15:32 Wib
Prabowo janjikan perbaiki kualitas hidup dan gaji hakim
Selasa, 12 Desember 2023 22:34 Wib