Ada kampung "belum merdeka" di Sumsel

Musi Rawas Utara (ANTARA News Sumsel) - Meski Indonesia sudah merdeka sejak 73 tahun silam, namun di Kabupaten Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan, masih ada perkampungan warga yang disebut kampung "belum merdeka".

Perkampungan yang biasa dikenal dengan sebutan kampung KBM tersebut berada di RT 09, RT 10 dan RT 11, Kelurahan Muara Rupit, Kecamatan Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan.

"Sebutan itu benar-benar sudah melekat di lidah masyarakat, kalau ditanya mau kemana, tinggal dimana, jawabnya KBM atau kampung belum merdeka," kata Lurah Muara Rupit, Lukman, kepada ANTARA News Sumsel, Senin.

Penamaan kampung "belum merdeka" bukan berarti warganya masih dalam penjajahan, melainkan hal itu merupakan bentuk protes warga terhadap pemerintah pada tahun 1985 yang melakukan pembangunan tidak merata.

"Dulunya sebelum Kelurahan Muara Rupit ini namanya Desa Muara Rupit yang berada di pinggir sungai Rawas, desa ini dipisahkan oleh jembatan jalan raya lintas sumatera, sehingga ada kampung di hulu sungai dan di hilir sungai," katanya.

Pada masa kepemimpinan Camat Rupit Karim AR, ada program pembangunan jalan aspal, perusahaan air minum dan listrik, namun pembangunan tersebut hanya fokus di kampung hulu sungai, sedangkan yang di hilir sungai tidak ada pembangunan.

Hal itu membuat warga yang tinggal di hilir sungai melakukan protes, warga kemudian berkumpul dan bermusyawarah, sehingga muncul ide membuat tulisan di papan yang bertuliskan selamat datang di kampung belum merdeka.

"Sampai sekarang sebutan itu masih melakat, tapi itu hanya nama kampungnya saja belum merdeka, kalau masyarakatnya sudah berkembang dan maju," ujarnya.

Sementara itu, seorang tokoh masyarakat, Kamaludin mengatakan pada waktu itu tepatnya tahun 1984, ia menjabat sebagai Kepala Desa Muara Rupit, sebelum berubah menjadi Kelurahan Muara Rupit.

Dia mengaku mengetahui betul munculnya sebutan kampung belum merdeka, karena disebabkan amarah warga akibat kurang diperhatikan oleh pemerintah dalam bidang pembangunan infrastruktur dasar.

"Sekitar tahun 1985, pemerintah membangun hanya di hulu sungai sampai jembatan saja, sedangkan dari jembatan sampai hilir sungai tidak dibangun," katanya.

Pemerintah membangun jalan aspal, PDAM dan listrik, namun hanya untuk perkampungan di hulu sungai, hingga akhirnya warga yang tinggal di hilir sungai kecewa dan membuat tulisan kampung belum merdeka.

"Tulisannya besar sekali ditulis di papan, tulisan itu akhirnya dibaca oleh pemerintah, jadi pada tahun 1986, warga di hilir sungai juga mendapat pembangunan, namun sebutannya masih melekat hingga kini," ujarnya.