Pinbas MUI canangkan penanaman kacang

Kamis, 15 Februari 2018 13:45 WIB

Seluas 74 hektare lahan telah disurvei di Kabupaten Ogan Ilir, Sumsel, melibatkan tiga lembaga swasta yaitu PT Agro Prima Utama (APU), PT Garuda Food, serta Universitas Muhammadiyah Palembang. (ANTARA News Sumsel/ist/I016/18))

....Ini upaya kami membantu pemerintah dalam program nawacita Presiden Joko Widodo....

Palembang (ANTARA News Sumsel) - Pusat Inkubasi Bisnis Syariah Majelis Ulama Indonesia mencanangkan penanaman kacang di Sumatera Selatan bekerja sama dengan sejumlah perusahaan swasta nasional.

Pencanangan itu dilakukan pada Rakernas II Pusat Inkubasi Bisnis Syariah-Majelis Ulama Indonesia (Pinbas-MUI) di Palembang, Rabu (14/2), dibuka Menko Perekonomian Darmin Nasution dan dihadiri Ketua MUI Pusat Kyai Haji Ma'ruf Amin, dan Gubernur Sumatera Selatan H Alex Noerdin.

Menurut Menko Perekonomian Darmin Nasution pencanangan penanaman kacang itu menjadi poin penting guna melakukan langkah realisasi lewat program redistribusi aset, kemitraan antara pengusaha kecil dan para konglomerat nasional yang difasilitasi oleh pemerintah dan MUI.

Pencangan tersebut sebagai upaya distribusi usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan wirausahawan

Meski baru terbentuk sejak April 2017, namun Pinbas telah mampu bertransformasi menjadi sebuah lembaga intermediasi yang memberikan pembinaan dan pengembangan yang dikemas dalam ekonomi kerakyatan berbasis syariah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam kerangka kerja kebijakan ekonomi di Indonesia.

Lebih lanjut Darmin Nasution mengatakan apa yang sudah dilakukan oleh MUI ini dapat menjadi jalan bagi kebangkitan ekonomi umat di seluruh daerah di Indonesia, mengatasi problematika wirausaha UMKM yang selama ini selalu terbentur di level tingkat bawah.

"Dengan adanya redistribusi aset, kemitraan, dan vokasional akan mampu menjadi sebuah solusi mengatasi sandungan yang selama ini dialami produsen tingkat bawah seperti petani," katanya.
Bahkan, katanya mengenai lahan, pemerintah pun sudah mengindentifikasi pembukaan lahan untuk aktivitas terutama di daerah Sumatera dan Jawa yang saat ini dinaungi pihak Perhutani.

"Intinya kalau bisa 500 hektare, pemerintah akan memberikan 80 persen untuk rakyat dengan cara berkelompok mengelola lahan," ungkapnya.

Di tempat yang sama, Direktur Pinbas MUI Pusat Azrul Tanjung menerangkan untuk wilayah Sumatera Selatan sendiri pihaknya telah membangun program kemitraan dengan mencanangkan pemberdayaan penanaman kacang di Desa Pulau Semambu, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatra Selatan.

Sedikitnya seluas 74 hektare lahan yang telah dilakukan survei serta melibatkan tiga lembaga swasta yaitu PT Agro Prima Utama (APU), PT Garuda Food, serta Universitas Muhammadiyah Palembang.

Lembaga tersebut telah bersepakat akan menggunakan seluas 30 hektare lahan dalam pembuatan benih kacang dan 44 Ha sisanya digunakan untuk penanaman kacang.

"Ini upaya kami membantu pemerintah dalam program nawacita Presiden Joko Widodo sesuai arahan Ketua MUI Kyai Haji Maruf Amin guna membangkitkan ekonomi kerakyatan berbasis syariah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan membantu mengusahakan menjual hasil panen ke pengusaha besar," jelasnya.

Dalam program ini, Pinbas MUI berusaha membawa perubahan dengan menciptakan nilai tambah bagi masyarakat, berdasarkan prinsip saling menumbuh kembangkan. Membangun Kemitraan model segitiga (MISETI) untuk mewujudkan arus baru ekonomi umat.

Pelaku kemitraan Agrikanas ini terdiri dari UMKM, pelaku usaha besar, dan pemerintah.

"Ini yang kami coba menerapkan di Sumatera Selatan, karena kami menilai lahan sangat potensial di sini," tambahnya.

Metode di Sumsel ini diharapkan mampu menjadi momen kebangkitan ekonomi berbasis syariah di Indonesia.