Pemkot Lubuklinggau minta BPS evaluasi penerima BLSM

Selasa, 9 Juli 2013 07:49 WIB

Ilustrasi - Pembagian BLSM. (Foto Antarasumsel.com/13/Feny Selly/Aw)

...Saya banyak mendapatkan masukan dari kelurahan dan rukun tetangga di sini bahwa pembagian BLSM sekarang ini banyak menuai protes dari warga miskin setempat...

Lubuklinggau (ANTARA Sumsel) - Pemerintah Kota Lubuklinggau melalui Wali Kota SN Prana Putra Sohe meminta Badan Pusat Statistik (BPS) setempat mengevaluasi penerima dana bantuan langsung sementara masyarakat, agar tidak terjadi protes dari warga miskin.

Hasil evaluasi tersebut nantinya diusulkan ke BPS pusat untuk merevisi data lama, sehingga bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) ke depan betul-betul tepat sasaran untuk masyarakat miskin, kata Prana Putra Sohe, di Lubuklinggau, Selasa.

"Saya banyak mendapatkan masukan dari kelurahan dan rukun tetangga di sini bahwa pembagian BLSM sekarang ini banyak menuai protes dari warga miskin setempat," katanya.

Warga miskin itu memprotes tetangganya yang mampu menerima BLSM, sedangkan warga miskin itu dan yang lainnya tidak mendapatkan jatah BLSM tersebut, padahal mereka juga penerima jatah beras untuk warga miskin (raskin).

Guna menetralisir keluhan dan protes itu, Pemkot Lubuklinggau mengharapkan petugas BPS setempat kembali mendata warga yang betul-betul kurang mampu hingga ke tingkat rukun tetangga.

Dalam pendataan tersebut harus ada pengecekan silang, sehingga tidak dimanfaatkan orang-orang yang tidak bertanggungjawab dan yang tahu persis warganya tidak mampu adalah ketua rukun tetangga (RT).

Namun Wali Kota mengingatkan agar petugas BPS itu tetap melibatkan tim independen dalam pendataan tersebut, sehingga hasilnya akan maksimal dan pembagian BLSM ke depan akan transparan dan tidak menuai protes lagi.

Ketua RT IV Kelurahan Pemalang Kecamatan Linggau Barat II, Edy Suryadi mengatakan, setelah pembagian BLSM itu pihaknya banyak mendapat protes dari warganya.

Penerima BLSM tersebut sebagian besar warga mampu, yaitu mereka yang memiliki rumah dan kendaraan bermotor, sedangkan warga yang betul-betul miskin tidak tercantum namanya sebagai penerima bantuan pemerintah itu.

Setelah ditelusuri nama penerima BLSM tahun 2013 ini pernah terdaftar sebagai warga miskin sekitar tahun 2010, setelah itu usaha dan kebunnya berhasil dengan baik dan mampu membeli rumah dan kendaraan bermotor.

Sedangkan warga miskin yang memprotes itu adalah betul-betul tidak mampu, yaitu rumah mereka masih mengontrak dan pekerjaan tidak tetap, serta mereka setiap bulan menerima raskin.

Dia juga menyebutkan adanya penerima BLSM tahun ini orangnya sudah meninggal dunia dan pindah alamat, tapi untuk digantikan kepada warga miskin lainnya tidak ada petunjuk dari pihak yang berwenang.