Sistem "dual banking" belum seimbang

Rabu, 8 Mei 2013 14:31 WIB

Ilustrasi (Foto Antarasumsel.com/Feny Selly)

...Kita ini menganut sistem 'dual banking' yakni konvensional dan syariah tetapi belum seimbang antara keduanya...

Jakarta (ANTARA Sumsel) - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden KH Ma'ruf Amin mengatakan sistem "dual banking" atau perbankan ganda yang dianut Indonesia saat ini belum seimbang, sebab faktanya pertumbuhan perbankan konvensional masih lebih besar dibandingkan syariah.

"Kita ini menganut sistem 'dual banking' yakni konvensional dan syariah tetapi belum seimbang antara keduanya," kata KH Ma'ruf Amin dalam sambutannya di acara Forum Diskusi Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES) bertema 'Menanti Bank BUMN Syariah', di Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan Indonesia memiliki mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia, namun jika dibandingkan dengan Malaysia, yang jumlah penduduknya lebih sedikit dan hanya 40 persen diantaranya merupakan muslim, perbankan syariah nasional jauh tertinggal dibandingkan Malaysia.

"Malaysia peduduknya satu persepuluh dari total penduduk Indonesia, dan hanya 40 persen diantaranya yang muslim tapi perbankan syariahnya jauh di atas kita. Saya pikir gap ini disebabkan keinginan politik pemerintah belum optimal dalam mengembangkan bank syariah di tanah air," kata dia.

Ma'ruf menilai perlunya mendorong keseimbangan antara perbankan konvensional dengan syariah.

Menurut dia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah mendorong agar ekonomi syariah menjadi agenda nasional, namun aksi yang dilakukan atas imbauan presiden tidak banyak dilakukan.

"Namun dengan adanya wacana pembentukan bank BUMN syariah saya pikir ini akan lebih pasti dalam mendorong ekonomi syariah," kata dia.

Lebih jauh dia mengatakan bahwa perbankan syariah seharusnya dapat menjadi pilihan terbaik dalam transaksi keuangan, sebab perbankan syariah menganut perpaduan antara prinsip ketuhanan (melalui kaidah agama) dan pola pikir manusia.

"Perbankan syariah seharusnya menjadi pilihan yang terbaik. Seandainya perbankan syariah tidak baik itu pasti bukan karena prinsip ketuhanannya namun karena pola pikir manusianya yang belum bagus," ujar dia.

Bank Indonesia (BI) sendiri menilai pembentukan bank BUMN syariah diperlukan sebagai salah satu langkah strategis, seiring adanya liberalisasi sektor perbankan dalam implementasi inisiatif Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015-2020.

"Penguatan penguasaan BUMN di sektor perbankan perlu dilengkapi dengan kehadiran bank BUMN syariah," kata Deputi Gubernur BI Halim Alamsyah di tempat yang sama.

Menurut Halim, pertumbuhan aset perbankan syariah nasional saat ini cukup baik, yakni pada Maret 2013 mencapai 37,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp214,5 triliun, atau melebihi perbankan konvensional dan perbankan syariah secara global.

"Tingginya pertumbuhan perbankan syariah ini, serta kontribusi positif terhadap sektor produktif perekonomian bangsa tidak terlepas dari ekspansi perbankan syariah pascaberlakunya UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah," ujar dia.

Halim menekankan, meskipun kondisi perbankan syariah domestik cukup baik, namun terdapat tantangan besar yang harus dihadapi.

Tantangan itu antara lain skala aset bank syariah umumnya masih kecil, hanya ada dua bank syariah dengan ukuran aset di atas Rp40 triliun, serta fokus layanan yang diberikan juga masih terbatas pada segmen ritel termasuk UMKM dan konsumer.

"Sementara di tingkat ASEAN, terdapat lebih dari satu bank syariah negara tetangga dengan skala aset di atas Rp175 triliun, dengan segmen layanan lebih variatif dan operasional yang lebih efisien," paparnya.

Halim menilai kesenjangan tersebut perlu menjadi perhatian bersama. Dia menyayangkan apabila saat MEA 2015-2020 bank syariah asing justru mengeksploitasi celah pasar potensial bagi pengembangan bank domestik, termasuk bank BUMN.

"Maka penguatan BUMN perlu dilengkapi kehadiran bank BUMN syariah. Bank syariah yang disokong jaringan bisnis BUMN dan dukungan modal kuat, diharapkan memiliki keunggulan komparatif dibandingkan bank-bank syariah yang ada saat ini," tuturnya.

Halim menilai, dari sisi teknis pembentukan bank BUMN syariah, terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian seluruh pihak.

Faktor itu antara lain, belum adanya bank syariah nasional yang masuk kategori Buku III atau modal berada di atas Rp5 triliun.

"Saat ini tiga bank umum syariah yakni BSM, Bank Muamalat Indonesia, dan BNI Syariah masuk dalam Buku II, sedangkan dua bank umum syariah yakni BRI Syariah dan Maybank Syariah hampir mencapai Buku II," kata dia.

Dia mengatakan pembentukan bank BUMN syariah diharapkan dapat memperluas layanan perbankan syariah pada sektor ritel, UMKM dan sektor prioritas seperti pertanian.

Keberadaan bank syariah milik pemerintah menurutnya, juga dapat diarahkan untuk mengembangkan potensi penggunaan skim syariah pada segmen berbeda.

"Misalnya untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan memfasilitasi aktivitas korporat BUMN, atau mengembangkan skim syariah yang potensial mendorong penciptaan lapangan kerja dan kegiatan usaha,"kata dia.