Palembang (ANTARA) - Tiga saksi perkara akuisisi saham PT Satria Bahana Sarana (PT SBS) yang dihadirkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Palembang mengungkapkan aksi perusahaan itu menguntungkan PTBA, pernyataan tersebut  menganulir dugaan merugikan negara dalam proses akuisisi.

Dalam sidang lanjutan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Pitriyadi,  mendengarkan keterangan saksi mantan pejabat keuangan PTBA dan  petinggi PT SBS  seperti Leonard Manurung, Margo Derajat, dan Dodi Sanyoto di PN Palembang, Senin, para saksi mengungkapkan aksi korporasi PTBA melakukan akuisisi saham perusahaan kontraktor pertambangan PT SBS memberikan dampak efisiensi biaya operasional.

Menurut saksi Margo Derajat dengan melakukan akuisisi PT SBS biaya operasional tambang dapat ditekan karena menjadi anak perusahaan sendiri.

Fakta akuisisi saham PT SBS menguntungkan PTBA, mendorong kontraktor lain seperti  PT PMA yang selama ini  mendominasi kegiatan tambang batubara  menurunkan tarif biaya penambangan mengimbangi tarif PT SBS yang hingga kini terus berlaku memberikan keuntungan besar bagi BUMN itu, kata saksi.

Sementara kuasa hukum para terdakwa Gunadi Wibakso didampingi rekannya Nila Pradina Paramita menjelaskan bahwa keputusan untuk melakukan akuisisi terhadap PT SBS murni merupakan keputusan bisnis yang dilindungi oleh prinsip 'Business Judgment Rules (BJR)'.

Sebagai perusahaan pertambangan, biaya produksi terbesar yang dikeluarkan oleh PTBA adalah biaya transportasi dan biaya jasa kontraktor pertambangan.

Agar perusahaan dapat melakukan penghematan biaya produksi, maka memiliki perusahaan kontraktor pertambangan adalah merupakan pilihan yang tepat.

Dengan adanya keterangan para saksi yang mengungkapkan akuisisi saham PT SBS memberikan dampak positif dan menguntungkan PTBA diharapkan bisa menjadi pertimbangan majelis hakim PN Palembang membebaskan para terdakwa dari tuntutan korupsi, kata Gunadi.

Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang, menggelar sidang perdana perkara dugaan korupsi dalam  mengakuisisi saham PT Satria Bahana Sarana (PT SBS) oleh PTBA melalui  PT BMI pada Jumat (17/11).

Empat JPU secara bergantian menuntut   terdakwa yakni MW mantan Dirut PT BA dan tiga rekannya NT, An, SI dengan dakwaan melakukan tindak pidana korupsi akuisisi saham perusahaan bidang kontraktor pertambangan PT SBS oleh PT Bukit Multi Investama (BMI) pada 2015 dengan kerugian negara di atas Rp100 miliar.

Para terdakwa dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP (primer).

Selanjutnya, Pasal 3 juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP (subsider).