Palembang (ANTARA) - Pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan memetakan target sasaran penerima bantuan kompensasi penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi, bersumber dari dana transfer ke daerah berupa Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum.
Sekretaris Daerah Kota Palembang Ratu Dewa di Palembang, Rabu, mengatakan target sasaran calon penerima bantuan kompensasi BBM subsidi menyasar berbagai profesi yang terdampak secara perekonomian.
Sasaran tersebut, antara lain tukang ojek daring, sopir angkutan umum, nelayan, dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sebagaimana yang sudah ditargetkan pemerintah provinsi setempat.
Dari target sasaran itu, yang sudah terpetakan pihaknya sejauh ini adalah tukang ojek daring sekitar 7.000 orang. Mereka tergabung dalam perkumpulan Asosiasi Driver Online (ADO) Sumatera Selatan di Kota Palembang.
Baca juga: Ribuan warga Ogan Ilir terima BLT-BBM di Palembang
“Sesuai arahan dari Wali Kota Palembang masing-masing sasaran akan menerima Rp150 ribu per bulan, dari alokasi sebesar dua persen berupa DAU dan DBH atau total keseluruhan senilai Rp9,8 miliar,” kata dia.
Ia menyebut pemberian bantuan segera dilakukan setelah DAU dan DBH cair pada Oktober 2022.
Adapun kalkulasi yang pihaknya rencanakan, yaitu Rp150 ribu per bulan Oktober, November, dan Desember 2022 atau total menerima Rp450 ribu, untuk meringankan beban kalangan profesi terdampak penyesuaian harga BBM subsidi di Palembang.
“Namun bantuan perlindungan sosial ini sifatnya masih usulan, kami (Pemerintah Kota Palembang, red.) masih menunggu persetujuan pemerintah pusat termasuk tanggal realisasinya," kata Ratu Dewa.
Di sisi lain, menurut dia, Pemerintah Kota Palembang menyadari bantuan alokasi dari DAU dan DBH dinilai masih kurang dan terbatas sehingga juga diupayakan memberikan kemudahan lainnya kepada masyarakat.
Baca juga: Sumsel rampungkan BLT BBM tahap pertama selama dua pekan
Berdasarkan hasil koordinasi bersama seluruh organisasi perangkat daerah-BUMD Palembang disepakati untuk mengalokasikan anggaran senilai Rp4,6 miliar untuk membuka lapangan pekerjaan bersifat padat karya kepada masyarakat yang tersebar di 107 kelurahan.
Selain itu, mengalokasikan pemotongan harga saluran air bersih senilai Rp50 ribu selama tiga bulan, terhitung mulai Oktober untuk sekitar 13.700 saluran air bersih rumah tangga kategori keluarga berpenghasilan rendah di 17 kecamatan.
Pihaknya juga menyiapkan skema pasar murah bila sewaktu-waktu harga kebutuhan barang pokok di pasaran melonjak naik walaupun saat ini masih dalam kategori terjangkau.
“Pada prinsipnya pemerintah terus berupaya semaksimal mungkin memberikan keringanan, jangan sampai masyarakat terbebani berkaca dari kondisi gejolak perekonomian global saat ini yang memang sedang prihatin,” katanya.
Baca juga: Penerima BLT BBM di OKU Raya mencapai 86 ribu kepala keluarga