Jakarta (ANTARA) -
Pengamat militer dari Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) Anton Aliabbas berpendapat penunjukan Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Maruli Simanjuntak sebagai Pangkostrad tidak banyak mengubah kecenderungan pola riwayat jabatan seorang Panglima Kostrad.
"Hal ini merujuk pada riwayat penugasan Maruli sebagai Panglima Kodam IX/Udayana dan berkualifikasi pasukan tempur, yakni Kopassus," kata Anton, di Jakarta, Sabtu.
Promosi jabatan Mayjen TNI Maruli tercantum dalam Surat Keputusan Nomor 66/I/2022 yang ditandatangani Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pada Jumat (21/1) malam.
Menurut Anton, jika merujuk pada pola riwayat karir 20 perwira tinggi yang menjabat posisi Pangkostrad sejak era reformasi, maka rekam jejak Maruli memiliki kecenderungan sama, yakni pernah menjabat Panglima Kodam, memiliki jejak kualifikasi satuan tempur Kopassus, dan berasal dari lulusan akademi militer yang lebih muda dari pejabat pendahulu.
Anton menyebutkan penunjukan Maruli sebagai Pangkostrad memunculkan kesan Presiden Joko Widodo menyetujui usul penempatan perwira tinggi yang pernah bekerja dekat dengannya menduduki jabatan strategis.
"Hal ini bisa dilihat dengan penunjukan Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Agus Subiyanto sebagai Wakasad dan Maruli Simanjuntak sebagai Pangkostrad. Keduanya sama-sama pernah menjabat sebagai Komandan Paspampres," papar Anton.
Namun demikian, lanjut dia, fenomena ‘president’s men’ menjabat pos strategis juga bukan hal baru.
"Memang riwayat penugasan pada pos yang bersinggungan langsung dengan presiden sudah sejak lama menjadi salah satu 'jalur' promosi di tubuh militer," katanya.
Anton mencontohkan pada era Presiden Soeharto, Panglima ABRI pernah dijabat oleh mantan ajudan presiden yakni Try Sutrisno dan Wiranto. Bahkan, Try Sutrisno kemudian tercatat menjabat posisi Wakil Presiden RI.
Selanjutnya, era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pada tahun 2008 pos jabatan Pangkostrad sempat diisi Erwin Sudjono dan Danjen Kopassus dipegang Pramono Edhi Wibowo. Keduanya adalah ipar SBY.
"Namun demikian, tentu saja riwayat kedekatan dengan presiden tidak dapat memberikan garansi penuh bahwa sosok tersebut dapat menduduki jabatan bintang empat," kata Anton.