Jakarta (ANTARA) - Guru besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Prof Hasbullah Thabrany mengatakan protokol kesehatan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak (3M) serta pelacakan (tracing), pemeriksaan dini (testing), dan perawatan (treatment) atau (3T) akan dapat mencegah kerugian negara ebih besar akibat pandemi COVID-19.
"Apabila kita disiplin menjalankan protokol kesehatan 3M dan pemerintah aktif menjalankan 3T, kita bisa menghemat sampai Rp500 triliun," kata Hasbullah dalam acara bincang-bincang Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) yang disiarkan akun Youtube FMB9ID_IKP, diakses di Jakarta, Kamis.
Hasbullah mengatakan biaya perawatan pasien COVID-19 yang dirawat lebih dari 30 hari dan harus di unit perawatan intensif bisa mencapai Rp15 juta per hari.
Saat ini, biaya perawatan di rumah sakit tersebut ditanggung oleh pemerintah melalui anggaran Kementerian kesehatan.
Hasbullah meminta masyarakat memahami biaya besar yang harus ditanggung negara dan jangan merasa nyaman atas tanggungan dari pemerintah tersebut.
"Jangan kita merasa nyaman dan tidak peduli menjalankan protokol kesehatan. Ingat, saya dirawat, kita menjadi tidak produktif dan kehilangan banyak pendapatan per hari. Belum lagi perasaan khawatir dengan kondisi kesehatan. Itu tidak bisa dihitung dengan uang," tuturnya.
Karena itu, Hasbullah mengajak masyarakat untuk melakukan upaya pencegahan penularan COVID-19 agar kerugian negara tidak semakin besar. Cara paling utama untuk mencegah penularan COVID-19 adalah dengan menjalankan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, dan menjaga jarak.
"Menjaga diri dan orang lain di sekitar kita agar tidak tertular COVID-19 adalah ibadah yang bernilai besar. Saking besarnya nilai ibadahnya, haji dan Shalat Jumat berjamaah sampai boleh ditinggalkan untuk menghindari penularan lewat kerumunan," katanya.
Terkait masih ada sebagian masyarakat yang menganggap pandemi COVID-19 adalah kebohongan dan rekayasa, Hasbullah mengatakan masyarakat harus berpikir positif, selektif, dan cerdas dalam menerima informasi.
"Ambil informasi dari sumber resmi dan terpercaya seperti penjelasan pemerintah," ujarnya.
"Apabila kita disiplin menjalankan protokol kesehatan 3M dan pemerintah aktif menjalankan 3T, kita bisa menghemat sampai Rp500 triliun," kata Hasbullah dalam acara bincang-bincang Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) yang disiarkan akun Youtube FMB9ID_IKP, diakses di Jakarta, Kamis.
Hasbullah mengatakan biaya perawatan pasien COVID-19 yang dirawat lebih dari 30 hari dan harus di unit perawatan intensif bisa mencapai Rp15 juta per hari.
Saat ini, biaya perawatan di rumah sakit tersebut ditanggung oleh pemerintah melalui anggaran Kementerian kesehatan.
Hasbullah meminta masyarakat memahami biaya besar yang harus ditanggung negara dan jangan merasa nyaman atas tanggungan dari pemerintah tersebut.
"Jangan kita merasa nyaman dan tidak peduli menjalankan protokol kesehatan. Ingat, saya dirawat, kita menjadi tidak produktif dan kehilangan banyak pendapatan per hari. Belum lagi perasaan khawatir dengan kondisi kesehatan. Itu tidak bisa dihitung dengan uang," tuturnya.
Karena itu, Hasbullah mengajak masyarakat untuk melakukan upaya pencegahan penularan COVID-19 agar kerugian negara tidak semakin besar. Cara paling utama untuk mencegah penularan COVID-19 adalah dengan menjalankan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, dan menjaga jarak.
"Menjaga diri dan orang lain di sekitar kita agar tidak tertular COVID-19 adalah ibadah yang bernilai besar. Saking besarnya nilai ibadahnya, haji dan Shalat Jumat berjamaah sampai boleh ditinggalkan untuk menghindari penularan lewat kerumunan," katanya.
Terkait masih ada sebagian masyarakat yang menganggap pandemi COVID-19 adalah kebohongan dan rekayasa, Hasbullah mengatakan masyarakat harus berpikir positif, selektif, dan cerdas dalam menerima informasi.
"Ambil informasi dari sumber resmi dan terpercaya seperti penjelasan pemerintah," ujarnya.